BLORA, Radar Bojonegoro - Misi pengentasan kemiskinan ekstrem di Blora perlu upaya bersama. Salah satunya melalui program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH). Badan amil zakat nasional (Baznas) Blora tahun ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp 900 juta untuk bedah rumah.
Ketua Pelaksana Baznas Blora Badru Duja Al Amin mengatakan, tahun ini ada 60 rumah yang dibedah. Pihaknya sudah melakukan verifi kasi dan validasi (verval) ke beberapa titik yang dituju.
’’Minggu ini sudah melakukan verval di Desa Sambongrejo. Selanjutnya ke Desa Palon Jepon. Harapannya bulan ini sudah jalan hingga satu semester ke depan,’’ ungkapnya kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro, Selasa (18/7).
Dari data yang tercatat, ada dua kecamatan yang mendapatkan RTLH terbanyak. Yaitu Randub latung dan Banjarejo. Masing-masing ada 20 KK yang siap untuk dibedah rumahnya.
Pihaknya berencana akan membedah 10 rumah dalam sebulan.
Selain itu, pihaknya selalu koordinasi dengan pemkab terkait permasalahan yang ada di kabupaten seperti kemiskinan ekstrem.
’’Alhamdulillah, SE Bupati untuk Zakat ASN itu membantu kami dan bisa mendapatkan ZIS mencapai Rp 5,2 miliar,” terangnya.
Wakil Ketua Baznas Blora Widodo menambahkan, kriteria RTLH yang akan dibedah oleh pihaknya itu tertuang di Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pem berian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk RTLH.
’’Data sudah sesuai dengan hasil verval dari pihak kami dan pemkab. Kriterianya seperti atap rumah, rangka atap dalam kondisi rusak atau lapuk, alas rumah masih dari tanah atau plester. Dan rumah milik pribadi bukan kontrak,” tuturnya.
Perbaikan rumah tersebut bersifat kondisional. Tergantung yang akan diperbaiki sesuai dengan anggaran yang dimiliki. Maksimal Rp 15 juta untuk satu rumah.
Anggota DPRD Blora Santoso Budi Susetyo mengatakan, bantuan tersebut jangan sampai meleset dari sasaran. Sebab, dana yang digunakan tersebut merupakan dana umat yang harus dipertanggung jawabkan penggunaannya. Ia juga mengapresiasi agenda Baznas yang bersinergi dengan pemkab tersebut dalam meringankan beban masyarakat miskin pada sektor papan.
’’Itu kan dana umat. Saya harap Baznas dalam penyelanggaraannya sesuai arahan. Nantinya, bisa memenuhi dan kebutuhan dasar masyarakat miskin yaitu kebutuhan papannya,” tutur anggota DPRD fraksi PKS itu. (hul/zim)
Editor : M. Yusuf Purwanto