Pada November 2004, atau 21 tahun silam, praktik calo jabatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) giat bergerilya. Tercatat dalam arsip Jawa Pos Radar Bojonegoro Biro Lamongan, terjadi transaksi di lingkup pemerintahan Kota Soto ini. Mematok harga puluhan juta dari Rp 30 juta sampai Rp 60 juta.
Kasus ini terjadi di Departemen Kantor Agama Lamongan. Temuan itu diungkapkan Ketua Lembaga Pengkajian Agama dan Masyarakat (eLPAM) Lamongan Mohammad Su'ud.
"Panitia rekrutmen CPNS Depag harus bisa membuktikan bahwa proses seleksi benar-benar bersih dari intrik-intrik kotor tersebut," ujarnya dalam press release-nya kepada Radar Bojonegoro.
Menurut Su'ud, ada tiga modus praktik kotor para calo CPNS. Yakni, pendaftar diminta menyediakan uang tunai berkisar antara Rp 30-60 juta. Ada juga perjanjian antara pendaftar dan calo. Bila pendaftar lolos, gaji sekian bulan menjadi milik calo tersebut.
Sedangkan, modus ketiga berupa hubungan kekerabatan dengan oknum pejabat depag sehingga bisa diloloskan. "Para calo tersebut selain orang luar, juga banyak dari kalangan kantor depag sendiri," ungkapnya.
Su'ud juga membeberkan, informasi itu diperoleh dari beberapa pendaftar CPNS depag yang mengadu. Mereka datang dari Kecamatan Laren, Babat, hingga Modo. "Mereka mengadu karena takut tidak bisa lolos seleksi karena tidak mempunyai uang sebanyak yang diminta," katanya.
Menurut dia, praktik kotor itu sebenarnya bukan rahasia lagi karena selalu terjadi. Bahkan, banyak pendaftar tidak lolos tes karena tidak mempunyai uang sebanyak itu. "Kami siap membeberkan bukti tentang praktik kotor itu," tegasnya.
Kepala Kandepag Lamongan Muhammadu menyatakan, sangat kecil kemungkinan pegawai depag atau orang Lamongan bisa meloloskan CPNS depag pada rekrutmen ini.
"Koreksi dilakukan sepenuhnya oleh pusat di Jakarta. Kantor Depag Lamongan hanya pelaksana sehingga sangat sulit bisa meloloskan peserta tes. Masyarakat kami minta tidak percaya kepada para calo tersebut," katanya.
Kasus serupa juga terjadi di Bojonegoro. Tarif di Kota Ledre ini tarif per CPNS depag mencapai Rp 50 juta. Kabar itu berkembang luas di sejumlah pendaftar. Bahkan, beberapa pendaftar mengaku sempat menerima tawaran dari sejumlah oknum yang mengaku sebagai pegawai depag.
Seseorang yang mengaku sebagai karyawan kandepag itu, lanjut seorang pendaftar yang menolak disebutkan namanya, menyanggupi bisa memasukkan seseorang untuk menjadi CPNS di lingkungan Depag. "Hanya, syaratnya harus bayar Rp 50 juta. Uang itu untuk biaya proses pertama hingga penerimaan SK," katanya.
Kepala Kandepag Bojonegoro Abdul Roziq membantah kabar tersebut. Menurut dia, sangat mustahil pihaknya bisa melakukan permainan jual beli formasi CPNS. Sebab, kapasitas kan-depag dalam rekrutmen CPNS itu hanya sebagai pelaksana atau penyelenggara.
"Semua ditentukan oleh pusat. Kami kan hanya pelaksana di daerah. Semuanya masih tersentral di pusat. Kami tak punya wewenang meluluskan. Jadi saya yakin hal (jual beli formasi, red) tidak pernah ada," katanya.
Roziq menjamin, pihaknya sendiri memberikan ancaman keras jika memang ditemukan indikasi anak buahnya melakukan jual beli formasi CPNS. "Kalau memang ada karyawan yang bermain, sanksinya tegas. Kalau perlu mereka kami pecat atau diberhentikan dari jabatan PNS-nya," katanya.
Dia lantas mencontohkan batasan kinerja yang dibebankan kandepag. Menurut dia,pihaknya harus menyerahkan se luruh berkas pendaftar CPNS ke-pada Kanwil Depag Jatim. "Sekarang (kemarin sore, Red) ini juga. Nah, kalau begini, mana mungkin ada celah untuk melakukan permainan?" katanya.
Sementara itu, hasil seleksi administrasi CPNS Kantor Depag Bojonegoro diumumkan. Ratusan pendaftar sudah menyerahkan berkas sejak Oktober 2004. Hasilnya, dari 2.614 pendaftar yang menyerahkan berkas, sepuluh pendaftar dinyatakan tidak lulus dan tidak berhak mengikuti seleksi berikutnya. Menurut Abdul Roziq penyebab ketidaklulusan sepuluh pendaftar tersebut umumnya berusia 40 tahun dan tidak melengkapi berkas lamaran dengan keterangan wijaya bakti.
Padahal, sesuai dengan aturan, pelamar yang berusia lebih dari 35 tahun dan tidak lebih dari 40 tahun diwajibkan melampirkan keterangan wijaya bakti minimal 7,9 tahun secara terus menerus di satu unit kerja instansi pemerintah.
Sementara itu, untuk sembilan formasi yang beberapa waktu lalu belum terisi, kemarin sudah terisi 11 orang. "Mereka mengikuti pendaftaran susulan. Kami segera membuat surat pengantar ke Kanwil Depag Jatim untuk laporan agar mereka bisa mengikuti seleksi beri kutnya," ujar Roziq.
Seperti diberitakan, dari 300 formasi yang dibutuhkan, hingga penutupan terakhir tercatat sembilan formasi masih tersisa. Yakni, guru Bimbingan dan Penyuluhan (BP) madrasah ibtidaiyah negeri (MIN) menyisakan satu formasi serta guru BP di madrasah ibtidaiyah swasta (MIS) masih menyisakan enam formasi.
Dua formasi lainnya adalah guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (Penjaskes) untuk MIS. "Pelamar yang lolos seleksi administrasi selanjutnya mengikuti tes tulis pada 24 November mendatang," kata Roziq. (yna/msu)
Editor : Yuan Edo Ramadhana