BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Menembus pasar global tidak cukup hanya bermodal produk yang berkualitas. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga harus memiliki manajemen usaha yang kuat, legalitas lengkap, serta kemampuan pemasaran yang mumpuni.
Hal tersebut menjadi perhatian Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Bojonegoro dalam mendorong produk lokal naik kelas. Salah satu langkah yang disiapkan adalah menyusun peta jalan atau roadmap pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) serta UMKM periode 2025–2030.
Ketua Dekranasda Bojonegoro Cantika Wahono mengatakan, pengembangan UMKM harus dilakukan secara terarah dan berkelanjutan. Pembinaan tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga mencakup kurasi produk serta pemetaan pelaku usaha berdasarkan kapasitas dan kebutuhan masing-masing.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar UMKM Bojonegoro mampu berkembang dan memiliki daya saing lebih luas.
"Pengembangan IKM dan UMKM perlu dilakukan secara terarah melalui kolaborasi berbagai pihak, sehingga produk lokal Bojonegoro semakin berdaya saing dan harus naik kelas," pesan Cantika dalam kegiatan penguatan IKM dan UMKM di Hotel Eastern Bojonegoro, Kamis (12/11).
Penguatan sektor UMKM tersebut melibatkan sejumlah pihak, mulai Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perguruan tinggi, perbankan, badan usaha milik daerah (BUMD), hingga Forum Akuntansi, Manajemen, Ekonomi (FAME).
Kolaborasi itu diarahkan untuk memperkuat berbagai aspek usaha. Di antaranya literasi keuangan, konsultasi pembiayaan, pemanfaatan pencatatan keuangan digital, hingga mempertemukan pelaku usaha dengan calon mitra melalui business matching.
Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Pemkab Bojonegoro Sukaemi menegaskan, persoalan UMKM tidak bisa diselesaikan hanya dengan memberikan tambahan modal. Ada sejumlah fondasi usaha yang harus dibenahi agar bisnis mampu tumbuh secara berkelanjutan.
"UMKM tidak cukup hanya mendapatkan tambahan modal. Legalitas usaha, manajemen keuangan, kelembagaan, dan kapasitas produksi juga harus diperkuat," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Divisi Pengawasan Perilaku OJK Provinsi Jawa Timur Wahyu Puspitaningrum mengingatkan pelaku UMKM agar lebih cermat dalam memilih sumber pembiayaan. Akses permodalan harus disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan usaha agar tidak menjadi beban di kemudian hari.
Pelaku usaha juga didorong memanfaatkan teknologi digital, termasuk penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk transaksi serta aplikasi pencatatan keuangan guna memudahkan pengelolaan bisnis.
Wahyu turut mengingatkan masyarakat agar menerapkan prinsip 2L, yakni Legal dan Logis, sebelum memanfaatkan layanan keuangan. Prinsip tersebut penting untuk menghindari jeratan pinjaman online ilegal maupun investasi bodong. (tih/zim)
Editor : M. Nurkhozim