RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Kabupaten Bojonegoro selama ini dikenal sebagai salah satu penopang sektor pertanian di Jawa Timur. Berbagai capaian, mulai peningkatan produksi padi hingga peningkatan penggunaan pupuk organic. Hal itu menunjukkan sektor ini masih bertahan. Namun di balik prestasi tersebut, tersimpan persoalan struktural yang kian mengkhawatirkan: menyusutnya jumlah petani dan krisis regenerasi sumber daya manusia (SDM).
Data Pemkab Bojonegoro menunjukkan, dalam kurun 10 tahun terakhir, jumlah petani di Bojonegoro mengalami penurunan signifikan. Pada 2013 tercatat sebanyak 366.484 petani, sementara pada 2023 turun menjadi 333.951 orang—berkurang sekitar 32.533 petani.) Penurunan ini bukan sekadar angka statistik, melainkan indikasi melemahnya basis tenaga kerja sektor pertanian yang berpotensi berdampak pada ketahanan pangan daerah.
Lebih krusial lagi, struktur demografi petani menunjukkan gejala penuaan. Mayoritas petani kini berusia di atas 60 tahun. Data Sensus Pertanian 2023 juga memperkuat kondisi ini: lebih dari 70% petani berada pada kategori usia 45 tahun ke atas, sementara petani muda usia 15–24 tahun hanya sekitar 1.365 orang. Ketimpangan ini mencerminkan minimnya regenerasi petani, yang dalam jangka panjang dapat mengancam keberlanjutan produksi pangan.
Baca Juga: APBD Bojonegoro 2027 Fokus Kesehatan dan Petanian
Secara ilmiah, fenomena ini dapat dijelaskan melalui pendekatan ekonomi struktural dan sosiologi pedesaan. Pertama, terjadi transformasi struktural tenaga kerja, di mana generasi muda cenderung berpindah dari sektor primer (pertanian) ke sektor sekunder dan tersier yang dianggap lebih menjanjikan secara ekonomi. Kedua, rendahnya tingkat kesejahteraan petani menjadi faktor pendorong utama. Di Bojonegoro, petani masih mendominasi kelompok masyarakat miskin, dengan kontribusi sekitar 33,22% terhadap total penduduk miskin pada 2024.
Selain itu, faktor lain seperti alih fungsi lahan, fragmentasi kepemilikan lahan, serta rendahnya adopsi teknologi turut memperparah kondisi. Pengamat pertanian mencatat bahwa perubahan budaya bertani—termasuk berkurangnya aktivitas bercocok tanam di pekarangan—juga berkontribusi pada penurunan jumlah petani.
Dari perspektif pembangunan pertanian berkelanjutan, kondisi ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara produktivitas dan regenerasi SDM. Pemerintah daerah memang telah mendorong modernisasi pertanian, seperti penggunaan alat transplanter dan distribusi pupuk yang lebih efisien. Namun, inovasi teknologi tanpa diimbangi regenerasi pelaku utama berpotensi tidak optimal.
Jika tren ini terus berlanjut, Bojonegoro berisiko menghadapi apa yang disebut sebagai aging farmer syndrome, yakni kondisi ketika mayoritas pelaku pertanian berada pada usia non-produktif. Dampaknya tidak hanya pada penurunan produktivitas, tetapi juga pada hilangnya pengetahuan lokal (local wisdom) yang selama ini menjadi fondasi sistem pertanian tradisional.
Solusi yang dibutuhkan tidak cukup bersifat teknis, tetapi juga struktural dan kultural. Diperlukan kebijakan afirmatif untuk menarik generasi muda, seperti insentif ekonomi, akses lahan, digitalisasi pertanian, hingga rebranding sektor pertanian sebagai profesi modern dan menjanjikan. Tanpa intervensi serius, sektor pertanian Bojonegoro berpotensi kehilangan aktor utamanya—petani itu sendiri.
Dengan demikian, krisis SDM pertanian bukan sekadar isu lokal, melainkan peringatan dini bagi ketahanan pangan di masa depan. (feb)
Editor : Yuan Edo Ramadhana