Harga minyak dunia terus mengalami kenaikan. Saat ini harganya sudah di atas 100 dolar AS per barel.
Sebagai negara pengimpor minyak bumi, APBN Indonesia bakal tertekan. Apalagi, sampai di dalam negeri, minyak itu disubsidi sehingga beban APBN akan semakin besar untuk menstabilkan harganya.
Namun, jika harganya tidak dijaga, harga Pertalite bisa naik puluhan persen. Jika hari ini Pertalite dijual seharga Rp10.000,00 per liter, kenaikan 30 persen akan menjadikannya Rp13.000,00 per liter.
Dampaknya akan panjang. Harga kebutuhan pokok akan naik karena ongkos angkut juga akan ikut naik. Masyarakat akan semakin kesulitan. Inilah yang disebut inflasi.
Saat ini Indonesia adalah negara importir minyak. Kebutuhan minyak bumi di Indonesia mencapai 1,6 juta barel per hari, sedangkan produksi minyak dalam negeri hanya mampu memenuhi 600 ribu barel per hari.
Sisanya, sebanyak 1 juta barel, harus diimpor dari luar negeri.
Indonesia memang tidak banyak melakukan impor langsung dari negara-negara Timur Tengah. Sebagian besar impor bahan bakar minyak (BBM) jadi berasal dari Singapura dan Malaysia. Namun, kedua negara itu pun mengimpor dari Timur Tengah, bukan memproduksi sendiri. Singapura tidak memiliki sumur minyak.
Seharusnya Indonesia mengimpor langsung dari negara-negara Teluk karena bisa lebih efisien dan tidak bergantung pada negara tetangga.
Namun, hal itu tidak semudah yang dibayangkan. Ada praktik mafia yang sulit dikendalikan, bahkan oleh negara sekalipun.
Sebanyak 600 ribu barel minyak per hari itu salah satunya dipasok dari sumur minyak di Bojonegoro. Sumur di Kecamatan Gayam tersebut produksinya mencapai 180 ribu barel per hari — angka yang tentu sangat signifikan.
Sumur minyak di Bojonegoro ini dikelola oleh perusahaan asal Amerika Serikat, ExxonMobil Cepu Limited.
Inilah sumur minyak terbesar di Indonesia. Tidak ada sumur minyak lain yang mampu menghasilkan minyak melebihi sumur minyak Banyu Urip.
Hasil minyak tersebut menjadikan Bojonegoro sebagai daerah dengan kekuatan belanja yang cukup besar, karena pemerintah pusat memberikan dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas bumi (migas) setiap tahunnya.
Kini, dengan harga minyak yang melonjak tajam, DBH migas yang diterima Bojonegoro seharusnya ikut naik. Sayangnya, hal itu tidak sepenuhnya jelas karena besaran DBH migas ditentukan oleh pemerintah pusat. Daerah hanya menerima hasilnya.
Maka dari itu, di tengah tekanan fiskal pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro masih memiliki ruang fiskal yang cukup untuk melaksanakan pembangunan. Tahun ini saja, terdapat delapan proyek unggulan dengan total anggaran Rp175 miliar yang akan dijalankan.
Ini benar-benar menjadi kabar baik bagi banyak pihak. Belanja sebesar itu akan tetap mendongkrak perekonomian karena proyek-proyek tersebut membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar. Warga Bojonegoro tentu akan direkrut untuk bekerja di sana.
Belum lagi toko bangunan yang pasti kebanjiran pesanan, serta warung makan yang turut merasakan dampak dari kehadiran para pekerja proyek.
Salah satu komponen pertumbuhan ekonomi adalah belanja pemerintah. Jika pemerintah memangkas belanja, rakyat kecil akan sangat terdampak. (zim)
Editor : M. Nurkhozim