BLORA, Radar Bojonegoro - Tahap pengadaan tanah bagi warga di lima desa terdampak proyek Bendungan Karangnongko usai disosialisasikan minggu lalu. Warga Desa Ngrawoh diklaim sementara sepakat dengan rencana ganti untung lahan terdampak, dibanding relokasi.
Kepala Desa (Kades) Ngrawoh, Kecamatan Kradenan Purwondo menerangkan, warga desa terdampak pembangunan bendungan diajak konsultasi publik pada Kamis lalu (12/10). Hasilnya semua warga sementara sepakat usulan ganti untung lahan.
‘’Pada petemuan kemarin, warga kami sementara ambil opsi yang ganti untung,” ungkapnya.
Purwondo menjelaskan, ada dua skema pada saat sosialisasi yang diajukan. Yakni, relokasi dan ganti untung. Jika mengambil skema relokasi, maka pemkab yang dibebani untuk mencarikan lahan. Sementara untuk ganti untung langsung diambil alih pemerintah pusat.
‘’Kalau dari BBWS (balai besar wilayah sungai) intinya dua opsi, antara ganti untung atau relokasi. Kalau relokasi ranahnya kabupaten yang harus melaksanakan, sekarang kabupaten keberatan. PSN (proyek strategis nasional) harus berjalan,” katanya.
Ia membeberkan, terdapat sekitar 160 KK warga Desa Ngrawoh terdampak tidak ada penolakan. Namun, warga terdampak masih menunggu kepastian besaran ganti untung yang akan diberikan. ‘’Besaran ganti untung belum disepakati. Sebab, masih belum adanya pengukuran dari BPN (badan pertanahan nasional),” jelasnya.
Ada lima desa terdampak proyek tersebut. Di antaranya Desa Nginggil, Megeri, Ngrawoh, Nglebak, dan Mendenrejo turut Kecamatan Kradenan. Menurutnya, lima desa sudah diajak sosialisasi secara bertahap dengan stakeholder dan pihak kecamatan.
Sementara itu, Sekretaris Camat (Sekcam) Kradenan Soni Supriyanto membenarkan, bahwa telah dilakukan sosialisasi tahapan pengadaan lahan proyek bendungan kepada warga di lima desa terdampak. ‘’Iya, tahapan pengadaan tanah,” ucapnya singkat. (luk/bgs)
Editor : Hakam Alghivari