RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Tahun ini, pembangunan infrastruktur desa melalui program Karya Bhakti Mandiri (KBM) disuntik anggaran cukup besar. Total Rp 7,6 miliar disiapkan Pemkab Blora untuk menggarap berbagai kebutuhan infrastruktur di 12 desa.
Kepala Bidang Penataan, Pengembangan, dan Pengelolaan Keuangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Blora, Amin Zainudin mengatakan, pelaksanaan KBM menyesuaikan kebutuhan serta kondisi titik pembangunan di masing-masing desa.
Anggaran tersebut bersumber dari APBD murni dan APBD perubahan 2026. Mayoritas kegiatan menyasar pembangunan dan peningkatan jalan, mulai paving, makadam, hingga rabat beton.
Baca Juga: TKD Dipangkas, Pemkab Blora Lirik Dana CSR Migas
‘’Berbeda-beda sesuai kebutuhan desa, menyesuaikan titik lokasi. Memang saat ini kebanyakan rata-rata fisik jalan,’’ ujarnya.
Sebanyak 12 desa yang dikucuri anggaran meliputi Desa Buloh, Kecamatan Kunduran; Desa Banjarejo, Kecamatan Banjarejo; Desa Wado, Kecamatan Kedungtuban; Desa Kedungwungu, Kecamatan Todanan; Desa Buluroto - Kecamatan Banjarejo, dan Desa Tamanrejo, Kecamatan Tunjungan.
Enam desa lainnya yakni Desa Jepangrejo, Kecamatan Blora; Desa Sambongwangan, Kecamatan Randublatung; Desa Gembyungan, Kecamatan Randublatung; Desa Kadengan, Kecamatan Randublatung; Desa Sumber, Kecamatan Kradenan; dan Desa Nglungger, Kecamatan Kradenan.
Lebih lanjut, Amin menjelaskan, khusus pekerjaan rabat beton, ketebalan yang direncanakan mencapai 20 sentimeter. Ketebalan tersebut dinilai lebih sesuai dengan kondisi jalan yang berpotensi dilalui kendaraan dengan tonase berat.
Baca Juga: 82 Titik Blora Masuk Verifikasi, Bankeu Provinsi untuk Desa Cair Bertahap
‘’Ada permintaan dari kepala desa 15 sentimeter supaya bisa lebih panjang. Tapi kita memikirkan usia. Armada yang melewati tonasenya lebih berat,’’ jelasnya.
Lebar jalan rata-rata direncanakan sekitar tiga meter. Pada sisi kanan dan kiri jalan juga disiapkan berem. Fungsinya memberikan ruang tambahan, sehingga akses kendaraan tetap berjalan, terutama ketika terjadi simpangan.
Menurut Amin, aspek perencanaan menjadi bagian penting sebelum pembangunan dimulai. Sebab, kondisi setiap titik berbeda sehingga kebutuhan konstruksinya tidak bisa disamaratakan.
‘’Jadi sebelum kita bangun, harus ada perencanaan,’’ tegasnya.
Selain pembangunan fisik, pelaksanaan KBM juga membawa konsep pemberdayaan masyarakat. Sistem pengadaan dilakukan melalui lelang, namun material yang dilelang. Sementara tenaga kerja melibatkan masyarakat setempat dan unsur TNI.
‘’Anggaran tersebut sudah include sama pekerja. Nanti kita bisa memberdayakan masyarakat dan TNI,’’ katanya. (ozi/ind)
Editor : Hakam Alghivari