Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

TKD Dipangkas, Pemkab Blora Lirik Dana CSR Migas

R
Penulis: Rahul Oscarra Duta❯
SUMBER ALTERNATIF: Wakil Bupati Blora Sri Setyorini mendorong program PPM diarahkan pada potensi desa, seperti pertanian, UMKM, hingga pelatihan kerja bagi pemuda. (IST./RDR.BJN)
SUMBER ALTERNATIF: Wakil Bupati Blora Sri Setyorini mendorong program PPM diarahkan pada potensi desa, seperti pertanian, UMKM, hingga pelatihan kerja bagi pemuda. (IST./RDR.BJN)

Advertisement

RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Pemkab Blora mulai mencari sumber alternatif untuk menjaga pembangunan tetap berjalan setelah dana transfer ke daerah (TKD) dipangkas sekitar Rp 370 miliar. Salah satu yang dilirik adalah program pelibatan dan pengembangan masyarakat (PPM) perusahaan migas atau yang selama ini dikenal sebagai CSR.

Pj Sekda Blora Dasiran menyebut, pemangkasan TKD memaksa pemkab lebih kreatif mencari sumber pendapatan sekaligus mengoptimalkan potensi yang ada. Termasuk mengkaji kemungkinan dana PPM perusahaan migas bisa masuk dalam skema PAD dan APBD.

“Blora saja pemotongan TKD-nya sampai sekitar Rp 370 miliar. Ini menuntut kami memaksimalkan pos PAD dengan berbagai cara agar pembangunan tetap berjalan,” ujarnya.

Advertisement

Menurutnya, jika secara regulasi memungkinkan, program PPM bisa disinkronkan dengan prioritas pembangunan daerah.

“Dengan adanya PPM atau CSR perusahaan migas ini, mungkinkah kedepan bisa dimasukkan sebagai PAD dalam APBD. Agar penggunaannya juga bisa disinkronkan dengan prioritas pembangunan daerah,” imbuh Dasiran.

Advertisement

Sementara itu, Wakil Bupati Blora Sri Setyorini mengatakan, PPM tidak semestinya hanya berhenti pada pembangunan fisik. Program tersebut harus menyentuh kebutuhan masyarakat dan mendorong kemandirian ekonomi.

“PPM tidak hanya sekadar tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi sebagai instrumen membangun kemandirian dan meningkatkan kapasitas masyarakat,” katanya.

Dia mendorong program PPM diarahkan pada potensi desa, seperti pertanian, UMKM, hingga pelatihan kerja bagi pemuda.

Kepala Kelompok Kerja Pengembangan Masyarakat SKK Migas Roy Widiarta mengatakan, usulan PPM untuk 2027 sudah memasuki tahap akhir. Pemda dapat mengusulkan program untuk tahun berikutnya melalui mekanisme yang telah ditentukan.

“Kalau 2027 sudah close, bisa diusulkan Mei 2027 untuk pelaksanaan 2028. Kami terbuka menerima usulan program PPM,” ujarnya. (hul/ind)

Advertisement
Editor : Farhan Reza Ardiansyah
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Alokasi Hibah Instansi Vertikal di Blora Tembus Rp 3,2 Miliar

Alokasi Hibah Instansi Vertikal di Blora Tembus Rp 3,2 Miliar

Pemkab Blora kembali mengalokasikan hibah untuk sejumlah instansi vertikal. Total anggaran yang disiapkan dalam APBD perubahan mencapai Rp 3,2 miliar. 

Opini: Mengurai Paradoks dan Ancaman Ekologis

Opini: Mengurai Paradoks dan Ancaman Ekologis

Pada Selasa, 20 Oktober 2026, Kabupaten Bojonegoro merayakan momentum bersejarah peringatan Hari Jadi ke-349 (HJB) yang ditandai dengan upacara khidmat di Alun-Alun Bojonegoro. Mengusung tema besar “Berdaya Saing dan Bertransformasi”.

Jalan Panjang Bojonegoro Wujudkan Dana Abadi Pendidikan Guna Menangkal Kutukan Sumber Daya Alam

Jalan Panjang Bojonegoro Wujudkan Dana Abadi Pendidikan Guna Menangkal Kutukan Sumber Daya Alam

Produksi SDA dari Blok Cepu pada akhirnya dipastikan akan menyusut dan habis. Ketergantungan daerah yang sangat tinggi pada Dana Bagi Hasil (DBH) Migas menempatkan kondisi fiskal Bojonegoro pada posisi rentan terhadap dinamika eksternal.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer