RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) kembali menyoroti penanganan kekeringan. Pemerintah kabupaten (pemkab) dinilai masih terlalu mengandalkan langkah darurat berupa dropping air, sementara solusi jangka panjang untuk memastikan ketersediaan air bagi masyarakat belum maksimal.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Bojonegoro Sukur Priyanto menilai, pola penanganan tersebut memang mampu menjawab kebutuhan warga dalam kondisi darurat. Namun, jika terus dilakukan setiap musim kemarau, dropping air tidak bisa menjadi solusi utama.
"Memang cuaca kemarau tahun ini ekstrem, datang awal. Dampaknya signifikan terhadap sektor kebutuhan dasar masyarakat. Sebagian besar persoalan selesai dengan dropping air, tetapi penanganan jangka panjang kurang bagus," ujar Sukur, kemarin (2/9).
Baca Juga: 11.231 KK di Bojonegoro Terdampak Kekeringan, Tersebar 38 Desa di 15 Kecamatan
Menurut dia, kondisi tersebut seharusnya menjadi evaluasi bagi pemkab. Kekeringan yang terjadi berulang di sejumlah wilayah semestinya tidak terus-menerus direspons dengan pola yang sama setiap tahun. Pemda, kata dia, harus berani mengubah pola penanganan dari sekadar respons darurat menjadi pembangunan sistem penyediaan air yang permanen. Identifikasi wilayah rawan kekeringan harus diikuti dengan pembangunan infrastruktur yang benar-benar mampu menjamin pasokan air masyarakat.
"Pemkab sudah melakukan identifikasi daerah rawan kekeringan. Metode yang dijalankan dari waduk ke Sugihwaras dan seterusnya. Ini harus dimaksimalkan,” katanya.
DPRD, tegas dia, mendorong pemkab memaksimalkan pengolahan air dari waduk untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat. Keberadaan sumber air, akan menjadi kurang optimal jika tidak diikuti sistem distribusi yang mampu menjangkau warga.
"Kami dorong agar pemda memaksimalkan keberadaan pengolahan air dari waduk. Disalurkan ke warga-warga," tegasnya.
Ia juga menilai pembangunan jaringan perpipaan harus dipercepat. Karena dinilai lebih modern dan mampu menjadi jawaban jangka panjang dibandingkan masyarakat yang harus terus menunggu bantuan air setiap kali kemarau datang. "Air sangat membantu, tetapi cara itu harus mulai dijawab secara modern, lebih baik, melalui pipa," ujarnya.
Keseriusan pemerintah daerah dipertanyakan dalam menjadikan wilayah rawan kekeringan sebagai prioritas pembangunan. Menurutnya, sumber pembiayaan sebenarnya dapat dicari melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) maupun CSR atau dana sosial perusahaan. Karena itu, tegas dia, keterbatasan anggaran tidak semestinya menjadi alasan untuk terus mempertahankan pola penanganan yang bersifat sementara.
"Kalau persoalan infrastruktur sudah semakin baik, terselesaikan. Daerah rawan kekeringan bisa jadi prioritas," katanya.
Ketua DPC Partai Demokrat Bojonegoro itu menyampaikan kritik yang tidak hanya diarahkan pada persoalan distribusi air. Menurut dia, kondisi lingkungan juga dinilai perlu menjadi bagian dari kebijakan pemkab dalam menghadapi ancaman kekeringan dan cuaca panas yang semakin terasa.
Ia menyoroti berkurangnya kawasan hutan yang semestinya berfungsi sebagai area teduh sekaligus penyangga tata air. Pemkab diminta tidak hanya sibuk menangani dampak kekeringan, tetapi juga memperbaiki faktor lingkungan yang berkaitan dengan ketersediaan air.
Baca Juga: Bojonegoro Langganan Bencana Kekeringan, Krisis Air di 18 Desa, Tersebar di 10 Kecamatan
"Memang panas cuaca juga terpengaruh oleh area teduh. Kawasan hutan yang harusnya ini turun drastis. Pemkab harus semakin giat reboisasi hutan,” ujarnya.
Menurutnya, hutan memiliki fungsi penting sebagai penampung air sekaligus membantu menciptakan kondisi lingkungan yang lebih teduh. Karena itu, program reboisasi tidak boleh sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah menghadapi kekeringan. "Fungsi hutan dulu penampung air, bikin teduh, harus segera terjawab," tegasnya. (yna/msu)
Editor : Farhan Reza Ardiansyah