BLORA, Radar Bojonegoro - Penyerapan pupuk subsidi hingga Agustus lalu sebanyak 35.557 ton urea. Sementara, pupuk NPK sebanyak 25.108 ton. Di tengah penyerapan tersebut, masih terdapat petani yang mengeluh kesulitan mengakses pupuk subsidi.
Lantaran, tidak memiliki kartu tani. Padahal sudah masuk dalam sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK). “Cara mendapatkannya masih sulit. Seharusnya tidak usah pakai kartu tani atau bagaimana, pupuk bisa langsung sampai kepada petani langsung,” ungkap Waris salah satu petani asal Desa Mendenrejo, Kecamatan Kradenan.
Waris mengungkapkan, padahal beberapa kelompok taninya sudah terdaftar di e-RDKK. Sementara, kartu tani jumlahnya terbatas. Pihaknya mengaku sempat konfirmasi di kantor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) dan BRI. Namun, saat ini tidak mengeluarkan kartu lagi.
’’Katanya sudah tidak mengeluarkan kartu tani. Terus juga dibebani transaksi pakai aplikasi iPubers (integrasi pupuk bersubsidi),” ujar petani yang juga tergabung dalam Serikat Lidah Tani Blora tersebut.
Waris berharap agar penyerapan pupuk dimudahkan. Selain itu, pemkab ikut dalam menstabilkan harga saat panen. Agar hasil jerih payah petani menanam bisa dirasakan. ’’Harapannya pemerintah ikut di dalamnya, agar harga dari petani itu tidak jatuh,” jelasnya.
Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Prasarana Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan (DP4) Blora Sukandar mengatakan, petani bisa menyerap pupuk subsidi tanpa menggunakan kartu tani.
Kebijakan terbaru bisa langsung menggunakan KTP, dengan catatan petani terdaftar di dalam e-RDKK. Kebijakan tersebut untuk mempermudah akses petani yang tidak punya kartu tani. ’’Tanpa kartu tani bisa menyerap pupuk subsidi dengan menunjukan KTP, dengan catatan masuk e-RDKK,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, dari data yang dikumpulkan hingga akhir Agustus lalu, tercatat pupuk urea terserap 35.557 ton, sementara untuk NPK 25.108 ton terserap. Jumlah tersebut sudah termasuk tambahan pupuk untuk tahun ini. ’’Diserap mulai Januari, masing-masing wilayah berbeda musim tanam,” jelasnya.
Pihaknya mengatakan, sebagai bentuk pengawasan di lapangan, bulan ini bakal ada monitoring kepada kios penyalur pupuk lengkap (KPL). ’’Ini akan ada pemeriksaan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk para KPL,” tutupnya. (luk/bgs)
Editor : Yuan Edo Ramadhana