BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Setiap desa belum tentu mendapat kuota pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Juga tahap pelaksanaan PTSL setiap wilayah berbeda. Khususnya, di Kecamatan Padangan meliputi Desa Ngasinan, Prangi, dan Purworejo.
’’Proses pemberkasan sudah. Saat ini, memasuki pengukuran dan pemasangan patok di tingkat desa,” jelas Panitia PTSL Desa Prangi, Kecamatan Padangan Supardi, Selasa (20/2).
Dia melanjutkan, kuota PTSL telah dinanti warga setempat sejak lama. Pernah diajukan pada 2021 dan 2023 lalu. Baru terealisasi tahun ini. Kuotanya sekitar 760 bidang. Biaya dikeluarkan per pendaftar yakni, Rp 500 ribu bagi warga lokal maupun luar desa.
’’Sebenarnya pengajuan PTSL sudah sejak kades (kepala desa) sebelumnya hingga PAW (pergantian antarwaktu) digantikan kades sekarang karena meninggal,” ungkap Cak Di, sapaan akrabnya.
Pihaknya juga masih menunggu instruksi pengukuran dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bojonegoro. Dia berharap, segera terlaksana sebelum puasa sekitar Maret mendatang. ’’Jadi, untuk selesai tahapannya kapan, kami belum bisa memastikan. Harapan kami sebelum puasa sudah ada pengukuran dari BPN,” harapnya.
Panitia PTSL Desa Ngasinan, Kecamatan Padangan Alfin Nur Rohman menambahkan, tahapan PTSL baru memasuki pemberkasan. Menunggu instruksi BPN untuk pengukuran. Dia menyampaikan, PTSL di desanya diajukan pada November 2023 namun, untuk jumlah kuota diterima belum bisa dipastikan.
’’Belum tahu akan menerima berapa kuota. Ini masih pemberkasan,” katanya. Untuk biaya, dia mengatakan, tidak bisa membeberkan nominalnya.
Terpisah, Kepala Desa/Kecamatan Sugihwaras Amir mengatakan, PTSL di desanya memasuki tahap pengukuran. Sedangkan, pengajuan telah beberapa kali dilakukan sejak sekitar tiga tahun lalu. Dan, baru terealisasi tahun ini.
Biaya dikenakan Rp 500 ribu per pendaftar sesuai kesepakatan panitia dengan pemohon. ’’Pengajuan sudah sekitar tig atahun lalu. Mungkin baru rezeki tahun ini,” tuturnya.
Sementara itu, berdasar data BPN kuota PTSL tahun ini sebanyak 25.000 bidang atau 11.000 hektare. Realisasinya, tertunda sekitar 3.000 hektare, karena keterbatasan anggaran dari pusat. Saat ini, hanya 23 desa menerima tersebar di 16 kecamatan.
Kepala BPN Bojonegoro Andreas Rochyadi menyampaikan, PTSL memasuki tahapan pengukuran. Ditarget selesai pekan ini kemudian, dilanjutkan pengumpulan data yuridis. ’’Tahap penyuluhan (saat ini),” bebernya. (yna/bgs)
Editor : Hakam Alghivari