BLORA, Radar Bojonegoro - Penyandang Disabilitas masih kesulitan untuk mengakses fasilitas umum di desa. Sebab, konstruksi bangunan belum ramah bagi disabilitas, tercatat hanya satu desa. Pemkab bakal menampung usulan tersebut dan membahasnya pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 mendatang.
Ketua Disabilitas Blora Mustika (DBM) Abdul Ghofur mengungkapkan, akses bagi disabilitas di pedesaan masih minim. Para disabilitas masih kesulitan menuju perkantoran desa saat menghdiri acara dan mengajukan surat. Sebab rerata kantor desa belum ramah bagi disabilitas.
"Belum ada jalan atau akses khusus bagi disabilitas, hampir semua desa. Yang kami ketahui baru satu desa saja," terangnya.
Ghofur mendorong pemkab dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) agar akses bagi disabilitas diperhatikan pihak desa. Dengan memberikan pemahaman agar setiap pembangunan di desa bisa ramah bagi disabilitas.
"Karena memang sangat dibutuhkan bagi mereka (disabilitas) terutama bagi yang memakai kursi roda," jelasnya.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Blora Mahbub Djunaidi membenarkan jika usulan difabel pada musrenbang rerata ingin agar aksesbilitas pelayanan umum di kecamatan dan di desa untuk penyandang disabilitas diperhatikan.
"Selain itu juga mendapatkan program pelatihan dan pengembangan diri, seperti rias di SLB swasta," katanya.
Mahbub menerangkan, usulan-usulan yang disuarakan para disabilitas bakal diakomodir pemkab. Namun, untuk merealisasikannya butuh tahapan demi tahapan. Nantinya akan dimasukan dalam RKPD 2025. "Usulan ditampung untuk dibahas di Musrenbang RKPD 2025," tandasnya. (luk/msu)
Editor : Hakam Alghivari