Polemik Bansos Bojonegoro Kurang Tepat Sasaran

Hakam Alghivari • Dipublikasikan Senin, 22 Januari 2024 | 19:00 WIB
ANTRE SALUR: KPM BLT DD Plesungan, Kecamatan Kapas tampak mengantre dalam penyalurannya. Rerata penerima kategori lanjut usia baik laki-laki dan perempuan. (IST/RDR.BJN)
ANTRE SALUR: KPM BLT DD Plesungan, Kecamatan Kapas tampak mengantre dalam penyalurannya. Rerata penerima kategori lanjut usia baik laki-laki dan perempuan. (IST/RDR.BJN)

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Ketidaksesuaian penerima bansos atau KPM masih menjadi polemik. Meski tidak ada aduan secara langsung. Berdasar pantauan Komisi C DPRD Bojonegoro ditemukan kasus tersebut. Sehingga, perbaikan data penerima bansos harus selalu dilakukan.

’’Kasus masyarakat wadul atau mengadu ke DPRD terkait ketidaksesuaian kriteria penerima selama ini belum ada. Tapi, di lapangan ditemui kasus kurang tepat sasaran,” ujar anggota Komisi C DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanto kemarin (21/1).

Dia melanjutkan, banyak jenis bansos. Dibedakan berdasar sumber anggaran. Yakni, APBN, APBD provinsi, serta APBD kabupaten.’’Tujuan bansos daerah untuk mengkaver kekurangan dari pusat. Makanya, kalau penerima BPNTD tidak boleh dobel dengan BPNT. Penyalurannya dalam kurun waktu berbeda. Dari pusat dulu baru daerah,” jelasnya.

Namun, lanjut dia, disesalkan terjadi ketidaksesuaian atau kurang tepatnya sasaran penerima bansos. Yakni, di angka tidak sampai satu persen. Tapi, bukan berarti bisa terus dibiarkan. Sehingga, data penerima bansos selalu update diperbaiki.

Yaitu, dari tingkat paling bawah. Misal dari petugas pemerintah desa (pemdes). ’’Kriteria penerima harus dikaji,” tandasnya. Dia mengklaim, untuk mengantisipasi terjadinya salah sasaran penerima bansos, DPRD selalu melakukan evaluasi setiap rapat kerja (raker).

Membahas perbaikan data penerima. Sebab, harapannya adanya bansos dapat mengurangi dan mengentaskan kemiskinan. ’’Selain diberi bansos, juga harus ada upaya lainnya. Seperti pendidikan dan pelatihan meningkatkan skill atau keterampilan,” tutur anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro tersebut.

Bansos rerata terkaver di anggaran dinas sosial (dinsos). Dan, berdasar pagu total belanja dinsos 2023 mencapai Rp 70,4 miliar. Rinciannya, sebelum perubahan APBD (P-APBD) sebesar Rp 65,2 miliar dan bertambah Rp 5,2 miliar.

Politikus Partai Golongan Karya (Golkar) itu melanjutkan, jika selaras dengan tujuan adanya bansos untuk mengentaskan kemiskinan seharusnya anggaran semakin berkurang tidak stagnan atau meningkat. Guna menunjukkan keberhasilan program. ’’Sayangnya, ketika ada bansos, rerata masyarakat merasa miskin,” beber pria asal Kecamatan Baureno itu. (yna/bgs)

Editor : Hakam Alghivari
apbn bojonegoro Bansos dinsos bpntd