15 Kecamatan Di Blora Belum Lunas PBB

Yuan Edo Ramadhana • Dipublikasikan Jumat, 13 Oktober 2023 | 18:05 WIB
Iluastrasi PBB (Ainur Ochiem/R.Bjn)
Iluastrasi PBB (Ainur Ochiem/R.Bjn)

 

BLORA, Radar Bojonegoro - Hampir semua kecamatan di Blora belum melunasi pajak bumi bangunan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P-2). Tercatat, ada 15 dari total 16 kecamatan di Blora belum lunas.

Padahal batas waktu pelunasan sudah terlewat pada akhir Agustus lalu. Diketahui, Pemkab Blora menargetkan pajak PBB P-2 sebesar Rp 20 miliar. Dari angka tersebut, masih kurang Rp 2,2 miliar.

Kepala Bidang (Kabid) Penagihan dan Pengendalian Pendapatan Daerah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Tulus Prasetyono mengatakan, menurut data sebanyak 585.730 surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) yang didistribusikan.

Sementara itu, kecamatan yang sudah lunas pajak hanya Kecamatan Kradenan. Data pajak PBB P-2 Kecamatan Kradenan sebanyak 24.754 lembar dengan jumlah ketetapan Rp 775,5 juta. Lalu, masih ada 15 kecamatan lainnya belum lunas.

‘’Hanya ada satu kecamatan yang lunas, 15 kecamatan sisanya belum melunasi. Rata-rata tunggakannya 60-90 persen,” jelasnya.

Dirinya menambahkan, pihaknya sudah mengupayakan tim BPPKAD menargetkan PBB P-2 harus menyentuh target di triwulan 4. Pihaknya menjelaskan, kecamatan yang belum lunas pajak itu sampai saat ini belum ada kebijakan terkait sanksi.

‘’Camat sebagai penanggungjawab pelaksanaan pemungutan PBB P-2 sudah diatur dalam Keputusan Bupati Blora Nomor 971.11/25/2014. Dalam keputusan itu, camat harus membentuk tim monitoring PBB-P2. Tujuannya untuk aktif memantau desa-desa di kecamatan tersebut melunasi pajak,” ucapnya.

Sementara itu, Camat Cepu Budiman mengatakan, pihaknya telah berupaya mengoptimalisasi petugas pemungut pajak masing-masing desa. Namun menurutnya, di lapangan terkadang petugas yang ditugasi kesulitan mengetahui pemilik obyek pajak itu.

‘’Kami coba memastikan siapa saja yang sudah bayar. Sebab, terkadang yang di kelurahan itu ada pemilik (wajib pajak) yang posisinya di luar kota,” jelasnya. (hul/bgs)

 

 

Editor : Yuan Edo Ramadhana
Desa Pajak pbb pajak bumi bangunan BPPKAD Pemkab Blora blora