BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Target pendapatan asli daerah (PAD) 2024 dipasang Rp 950 miliar. Target tersebut naik Rp 50 miliar, sebab target PAD tahun ini Rp 900 miliar. Padahal tahun ini tersisa empat bulan dan baru terealisasi 60 persen atau sekitar Rp 500 miliar.
‘’Waktu empat bulan ke depan akan tercapai sesuai target atau tidak kami belum tahu,” tutur Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro Sally Atyasasmi saat rapat banggar bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) pada Senin lalu (28/8).
Karena itu, Sally menilai kenaikan target PAD 2024 sebesar Rp 50 miliar masih membutuhkan rasionalisasi. Namun, pada prinsipnya banggar bersama TAPD sepakat adanya kenaikan target PAD sebagai bentuk kemandirian fiskal.
Tapi dengan catatan, tidak memberatkan masyarakat. Kenaikan PAD tidak bersumber dari kenaikan pajak masyarakat. Melainkan sektor lain seperti badan usaha milik daerah (BUMD).
‘’Sepakat kenaikan PAD bentuk kemandirian fiskal kita. Karena tidak tergantung dari dana transfer seperti DAU (dana alokasi umum), DAK (dana alokasi khusus), maupun DBH (dana bagi hasil) migas,” jelas politikus Partai Gerindra tersebut.
Ketua Banggar Abdulloh Umar mengatakan, banggar dan TAPD telah sepakat dari sisi pendapatan di angka kisaran Rp 4,5 triliun. Sedangkan dari sisi belanja dipasang sekitar Rp 7,7 triliun.
‘’Proyeksi postur APBD 2024 sekitar Rp 7,7 triliun. Namun, belum selesai. Masih proses pembahasan,” bebernya.
Dia melanjutkan, terkait kenaikan PAD harus dibarengi dengan klasifikasi pertimbangan. Salah satunya tidak ada pungutan atau iuran memberatkan masyarakat untuk menaikkannya. Karena dapat meresahkan masyarakat.
‘’Kenaikan PAD ditopang dari BUMD. Jadi, tidak menaikkan iuran atau retribusi masyarakat,” katanya.
Terpisah, Anggota Banggar DPRD Ahmad Supriyanto mengatakan, pembahasan Kebijakan Umum Anggaqran (KUA) Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2024 belum selesai.
Dijadwalkan ulang oleh badan musyawarah (bamus) pada 4 September mendatang. ‘’Karena pembahasan belum selesai, sehingga minta tambahan waktu dan dijadwalkan ulang Senin (4/9),” terangnya.
Perlu diketahui, postur APBD dalam dokumen pembahasan KUA PPAS berada di posisi Rp 7,7 triliun. Rinciannya, belanja sebesar Rp 7,1 triliun belanja ditambah pengeluaran pembiayaan sekitar Rp 500 miliar. Lalu untuk pendapatan dipasang Rp 4,5 triliun. (yna/bgs)
Editor : M. Yusuf Purwanto