Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

APBD Blora Defisit Rp 19,5 Miliar

A
Penulis: Achmad Syaeroyzi❯
SAMPAIKAN KRITIK: Banggar DPRD Blora menyoroti RKUA PPAS APBD 2026. (IST./RDR.BJN)
SAMPAIKAN KRITIK: Banggar DPRD Blora menyoroti RKUA PPAS APBD 2026. (IST./RDR.BJN)

Advertisement

RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Rancangan perubahan Kebijakan Umum (KU) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026 Kabupaten Blora menjadi sorotan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Blora. Sebab, perubahan postur anggaran membuat posisi yang semula surplus Rp 11,25 miliar berubah menjadi defisit Rp 19,57 miliar.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Banggar DPRD Blora Adiria dalam rapat paripurna. Dalam rancangan perubahan APBD 2026, pendapatan daerah hanya meningkat sekitar 2,53 persen. Sementara itu, belanja daerah justru mengalami kenaikan 3,94 persen.

Advertisement

Di sisi lain, pendapatan asli daerah (PAD) mengalami peningkatan Rp 42,55 miliar atau sekitar 7,81 persen. Kenaikan tersebut terutama berasal dari retribusi daerah sebesar Rp 28,07 miliar serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 10,32 miliar.

Banggar memberikan perhatian khusus terhadap kenaikan belanja barang dan jasa. Pos anggaran tersebut meningkat Rp 65,81 miliar atau 11,11 persen.

Menurutnya tambahan anggaran tersebut harus memiliki dasar yang jelas. Setiap kenaikan belanja perlu dapat dijelaskan berdasarkan kebutuhan ril, output, serta manfaat yang dihasilkan.

Advertisement

Sementara itu, belanja modal meningkat cukup signifikan, yakni mencapai 35,04 persen. Banggar menilai kenaikan tersebut dapat menjadi hal positif apabila diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang produktif dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Kenaikan belanja modal antara lain terjadi pada sektor jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp 16,89 miliar. Sedangkan belanja peralatan dan mesin meningkat Rp 15,87 miliar.

Perubahan postur anggaran juga berdampak pada SiLPA. Nilainya naik dari Rp 48,75 miliar menjadi Rp 90,57 miliar. Kenaikan tersebut mencapai sekitar 85,80 persen.

Banggar menilai perubahan anggaran harus tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi belanja. Terlebih, kenaikan belanja yang cukup besar perlu diimbangi dengan target kinerja yang terukur.

“Tambahan anggaran harus dapat dijelaskan berdasarkan kebutuhan ril, output, dan manfaatnya,” tegas Aditia dalam penyampaian laporan Banggar.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Rp 14,2 Miliar untuk Gedung Baru Pengadilan Agama Bojonegoro

Rp 14,2 Miliar untuk Gedung Baru Pengadilan Agama Bojonegoro

Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro segera memiliki gedung baru di Jalan Pattimura. Gedung tersebut ditargetkan mulai ditempati pada semester pertama 2027. Saat ini, proses pembangunannya masih berlangsung.

DPR dan Pemerintah Ketok Palu: 240 Ribu Guru PPPK Paruh Waktu Auto Penuh Waktu Tanpa Tes

DPR dan Pemerintah Ketok Palu: 240 Ribu Guru PPPK Paruh Waktu Auto Penuh Waktu Tanpa Tes

Angin segar untuk ratusan ribu pahlawan tanpa tanda jasa di Indonesia! DPR RI dan Kemendikdasmen resmi sepakati 240 ribu guru PPPK paruh waktu diangkat jadi penuh waktu per Januari 2027 tanpa tes dengan anggaran Rp 23 triliun.

Tahun Depan Pasar Kota Dialokasikan Rp100 Miliar

Tahun Depan Pasar Kota Dialokasikan Rp100 Miliar

Pembangunan gedung Pasar Kota Bojonegoro bakal berlanjut tahun depan. Rencananya alokasi anggaran yang disiapkan jauh lebih besar dibandinh tahun ini.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer