RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 diproyeksikan sekitar Rp 5 triliun (T), turun dibanding APBD 2026 Rp 6,3 T.
Penurunan sekitar Rp 1,25 triliun dari pagu P-APBD 2026. Yakni, menjadi Rp 5,19 triliun. Sedangkan, untuk pendapatan daerah ada kenaikan Rp 100 miliar.
APBD tahun sebelumnya terlihat tinggi, karena ditopang silpa yang selalu di atas Rp 2 triliun.
Baca Juga: DPRD Bojonegoro Setujui Pertanggungjawaban APBD 2025: Fraksi-Fraksi Berikan Catatan untuk Evaluasi
"Yang terlihat besar itu karena ketambahan silpa selalu di atas Rp 2 triliun," kata anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro Lasuri kemarin (20/7).
Menurut Lasuri, APBD 2027 mengalami penurunan sekitar Rp 1,25 triliun, harus menjadi atensi serius pemerintah kabupaten (pemkab) dalam kualitas pelaksanaan program.
"Sebenarnya dari dulu kekuatan APBD Bojonegoro ya di kisaran itu (Rp 5 T),"
tandas Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Bojonegoro itu.
Baca Juga: APBD 2025 Bojonegoro: Belanja Subsidi Terealisasi 17 Persen
Dia menjelaskan, pada pembahasan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) terjadi kenaikan di P-APBD 2026, baik di pendapatan maupun belanja. Yakni, sisi pendapatan naik Rp 15 miliar sedangkan belanja meningkat Rp150 miliar. Sehingga, di induk APBD 2026 senilai Rp 6,31 triliun menjadi Rp 6,45 triliun.
"Kenaikan belanja Rp 150 miliar itu diambilkan dari Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) APBD 2025. Banyak untuk pembelian alkes (alat kesehatan) dan ada penambahan di program domba kesejahteraan," papar dia.
Sementara itu, Wakil Ketua III DPRD Bojonegoro Mitroatin memastikan, perubahan pagu di P-APBD bukan sekadar angka, tapi sejauh mana program mampu meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
"Karena itu yang diharapkan masyarakat, RKPD (rencana kerja pemerintah daerah) ini harus betul-betul menyasar masyarakat," ujar dia.
Mitroatin menegaskan, program kepala daerah juga harus memerhatikan pendekatan ke masyarakat. Misal gerakan beternak ayam petelur mandiri (gayatri) yang mendapat subsidi pakan, tidak hanya sekadar itu, tapi ada langkah konkrit agar penerima manfaat benar-benar mandiri.
Baca Juga: APBD 2025 Bojonegoro: Belanja Subsidi Terealisasi 17 Persen
"Yang perlu jadi perhatian juga kualitas pelaksanaan program. Jangan sampai anggaran terserap tinggi tapi manfaat belum dirasakan masyarakat secara maksimal. Mumpung ini baru rencana kegiatan (RKPD, red)," ujar politikus Partai Golongan Karya (Golkar) itu. (yna/msu)
Editor : Farhan Reza Ardiansyah