RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Tingginya pengngguran dan minimnya lowongan pekerjaan di Bojonegoro, memaksa warganya bekerja di luar negeri dengan menjadi pekerja migram indonesia (PMI), kalangan aktivis mendesak pemerintah mencarikan solusi.
Karena menjadi PMI dianggap salah satu solusi untuk menopang ekonomi, karena tidak mendapat pekerjaan di sekitar tempat tinggalnya.
Dinas perindustrian dan tenaga kerja (dinperinaker) mencatat, mulai Januari hingga Juni 2026, sebanyak 304 PMI.
Data itu naik sekitar 41 persen dibanding tahun lalu di periode yang sama, pada 2025 terdata 180 Calon PMI (CPMI).
Baca Juga: Jumlah Pekerja Migran Bojonegoro Meningkat: Disperinaker Catat 452 PMI Sepanjang 2025
Rinciannya pada Januari tahun ini tercatat sebanyak 28 CPMI; Februari 55 CPMI; Maret 29 CPMI; April 56 CPMI; Mei 57 CPMI; dan Juni 79 CPMI. Sementara, tahun lalu tercatat pada Januari sejumlah 26 CPMI; Februari 47 CPMI; Maret 30 CPMI; April 17 CPMI; Mei 28 CPMI; dan Juni 32 CPMI.
Kepala Dinperinaker Bojonegoro Mahmudi memaparkan, CMPI terbanyak berasal dari Kecamatan Kedungadem, yakni 72 CPMI. Kemudian, Kecamatan Dander sebanyak 56 CPMI, dan Kecamatan Balen sejumlah 23 CPMI.
Sementara itu, untuk pendidikan terakhir didominasi sekolah menengah atas (SMA) sederajat sebanyak 187 CMPI.
Baca Juga: Anggaran Belanja Pegawai Diperketat, Pemkab Blora Jamin Tak Ada PHK PPPK
Selanjutnya lulusan sekolah menengah pertama (SMA) sederajat 90 CPMI dan sekolah dasar (SD) 33 CPMI. Menurut dia, kenaikan jumlah ini salah satunya disebabkan gaji diterima. "Minat masyarakat Bojonegoro lebih tinggi karena secara ekonomi kerja di LN (luar negeri) lebih menjanjikan," katanya.
Menurut dia, sebagian besar untuk perempuan bekerja sebagai pekerja rumah tangga (PRT) dan penjaga lansia. Sedangkan, laki-laki sebagai buruh pabrik dan konstruksi. Mahmudi menambahkan, untuk negara tujuan masih didominasi Taiwan, yakni 193 CPMI. Kemudian, Hongkong sebanyak 56 CPMI dan Malaysia sejumlah 29 CPMI. "Sampai saat ini, Taiwan terbanyak. Ada 193 CPMI," imbuh dia.
Direktur Giri Foundation Rian Adi Kurniawan mengatakan, kenaikan jumlah warga kerja di luar negeri ini membuktikan pemerintah belum hadir dengan memberikan solusi.
Di satau sisi, serapan APBD masih minim di semester pertama ini. Sehingga, ada hak warga yang belum terjawab. ‘’Kerja di luar negeri menjadi pilihan, karena pemerintah daerah tidak bisa menjawab kegelisahan warganya,’’ katanya. (yna/msu)
Editor : Hakam Alghivari