RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) tak hanya menyoroti tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) anggaran pendapatan dna belanja daerah (APBD) di 2025.
Namun, sejumlah fraksi juga memertanyakan perencanaan pemerintah kabupaten (pemkab), juga kinerja kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum maksimal. Sehingga, bupati diminta mengevaluasi kinerjanya.
Sekretaris Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Bojonegoro Sudiyono menyampaikan, pihaknya mendorong perluasan akses infrastruktur daerah dan perkotaan, baik jalan, jembatan, pendidikan, serta kesehatan.
Sedangkan terkait silpa, dia menyarankan, pemkab mencermati dan melakukan evaluasi menyeluruh tehadap organisasi perangkat daerah (OPD) dengan serapan rendah. Tujuannya menjadi pertimbangan perencanaan anggaran tahun depan.
‘’Evaluasi menyeluruh kinerja OPD,’’ kata Anggota Komisi A DPRD Bojonegoro itu.
Sudiono juga mengusulkan, kajian potensi pendapatan daerah yang komprehensif sehingga target ke depan benar-benar di angka moderat.
Sementara itu, Anggita Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Bojonegoro Sutikno menyampaikan, dari sisi pendapatan yang terealisasi di atas target jangan membuat pemkab terlena. Harus mampu membangun pondasi keuangan mandiri dan berkesinambungan.
Baca Juga: Pemkab Harus Memberi Subsidi Pakan Ayam Gayatri
‘’Di sisi belanja, fraksi kami memberi beberapa catatan evaluatif. Ke depan proses lelang dan verifikasi penerima bantuan harus diakselerasi sejak awal agar hak masyarakat atas infrastruktur dan jaminan sosial tidak tertunda,” ujar Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro itu.
Dia menambahkan, terkait realisasi belanja subsidi dari plafon anggaran sebesar Rp 200 juta hanya terealisasi Rp 34 juta atau 17,4 persen. Pihaknya menilai, capaian tersebut masih sangat rendah dan jauh dari target direncanakan. Sehingga, lanjut dia, Fraksi PKB mempertanyakan kendala utama di lapangan. Menurut dia, apakah penyerapan anggaran tidak optimal, kendala di regulasi teknis, verifikasi penerima, atau karena perencanaan awal yang kurang matang.
‘’Terkait silpa, meski didominasi faktor positif seperti pelampuan pendapatan dan efisiensi belanja, fraksi kami tetap mengingatkan agar perencanaan anggaran ke depan lebih presisi. Agar tidak memicu dana mengendap yang seharusnya bisa diputar lebih cepat,” ujar dia.
Sementara itu, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono mengatakan, terjadinya silpa pada 2025 karena ada penambahan pendapatan dan efisiensi anggaran. (yna/msu)
Editor : Hakam Alghivari