RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Langganan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro sejak 2000, mendapat sorotan dari DPRD Bojonegoro.
Pada realisasi APBD 2025, Silpa APBD Bojonegoro mencapai Rp 2,07 triliun. DPRD mendesak evaluasi program pemkab, dan menyusun rencana yang strategis.
Sementara itu, Pemkab Bojonegoro beralasan, silpa 2025 terjadi karena ada penambahan pendapatan dan ada efisiensi anggaran.
Berdasarkan Nota Pengantar Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 saat rapat paripurna. Dari target Rp 5,85 triliun tercapai Rp 6,47 triliun atau 110,51 persen. Sedangkan, pendapatan asli daerah (PAD) target RP 1,06 triliun terealisasi Rp 1,14 triliun atau 107,77 persen.
Sementara, sisi belanja di angka Rp 6,42 triliun atau 81,5 persen dari total pagu sebesar Rp 7,87 triliun. Sehingga silpa di angka Rp 2,07 triliun.
Dalam dokumen tersebut menjelaskan, sekitar Rp 1,97 triliun dari silpa berasal dari kelebihan pendapatan dan efisiensi belanja selama 2025. Ini menjadi catatan penting sejumlah fraksi.
Baca Juga: Silpa APBD Bojonegoro 2025 Rp 1,9 Triliun, Tak Ada Penambahan Anggaran di P-APBD 2026
Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Bojonegoro Amin Thohari mengatakan, mengapresiasi sisi pendapatan yang mengalami kenaikan secara makro di angka 103,89 persen.
Juga, pembangunan infrastruktur yang dinilai berjalan baik. Namun, pemkab harus fokus pembangunan SDM.
‘’Pendapatan yang besar ini harus dibarengi dengan tersedianya banyak lapangan kerja yang tersedia dan merata agar dirasakan seluruh lapisan masyarakat,” ujar Sekretaris Komisi D DPRD Bojonegoro itu.
Dia menambahkan, di sisi belanja, koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) harus blebih baik, sehingga dapat saling mengisi dan bersinergi dalam menentukan pagu masing-masing.
‘’Selain itu, kami juga ingin pemkab fokus permberdayaan ekonomi seperti petani, peternak, dan pelaku UMKM,” tandas dia.
Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional Bintang Nurani Rakyat (PAN-BNR) DPRD Bojonegoro M. Choirul Anam menyampaikan, beberapa catatan di antaranya sisi pendapatan lebih dimaksimalkan dari sisi kesehatan. Menyiapkan seluruh RSUD agar lebih maju. Kemudian, pemkab melanjutkan pembuatan embung-embung baru dan menormalisasi yang lama.
‘’Dan, fraksi kami mempertanyakan mengapa penerima manfaat kartu BPJS Ketenagakerjaan begitu lama proses pencairannya, apakah program ini masih diberlakukan atau tidak?,” tanya dia.
Baca Juga: Kolom Redaksi: Langganan Silpa Setara APBD Tetangga
Anggota Komisi C DPRD Bojonegoro itu menambahkan, fraksinya juga menyoroti program gerakan gerakan beternak ayam petelur mandiri (gayatri).
Dia meminta pemkab ada intervensi terhadap pengadaan pakan ayam. Sebab, saat ini pakan ayamnya mahal sedangkan harga telur anjlok. ‘’Kami melihat potensi adanya kerugian bagi peternak ayam,” sindir dia.
Choirul menambahkan pemkab diminta menyelesaikan pelaksanaan bantuan keuangan khusus desa (BKKD) 2025. ‘’Mohon pemkab juga mengevaluasi program ini agar ke depannya program BKKD dapat dilaksanakan jauh lebih baik dan tidak terjadi masalah hukum bagi desa penerima,” ujar dia.
Sementara itu, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan, silpa pada 2025 terjadi karena terdapat kenaikan pendapatan dan efisiensi anggaran. ‘’Pendapatanm daerah melampaui target yang ditetapkan,’’ katanya. (yna/msu)
Editor : Bhagas Dani Purwoko