RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Daerah penghasil minyak dan gas (Migas) tidak menjamin bebas dari kemiskinan. Buktinya, justru kecamatan penghasil gas di Lapangan Jambaran Tiung Biru (JTB) Kecamatan Ngasem, menjadi kantong kemiskinan, dengan jumlah tertinggi dibanding kecamatan lain di Kabupaten Bojonegoro.
Posisi itu menggeser Kecamatan Kedungadem yang sejak 2022 lalu, menjadi kecamatan kantong kemiskinan.
Berdasar data mandiri masyarakat miskin daerah (damisda) 2025, kemiskinan di Bojonegoro masih di angka 11,49 persen. Tercatat 144,90 ribu penduduk miskin dari total 1,3 juta jiwa.
Sementara itu, berdasar data mandiri masyarakat miskin daerah (damisda), tiga kecamatan masih mendominasi angka kemiskinan sejak 2022.
Meliputi Kecamatan Kedungadem, Tambakrejo, dan Ngasem. Pada 2022 angka kemiskinan tertinggi di Kecamatan Kedungadem dengan 5.643 penduduk; kemudian Kecamatan Ngasem sebanyak 5.556 penduduk; dan Kecamatan Tambakrejo sebesar 5.473 penduduk.
Di 2023 tertinggi di Kecamatan Kedungadem dengan 5.255 penduduk; dilanjutkan Kecamatan Ngasem 5.079 penduduk; dan Kecamatan Tambakrejo sebanyak 4.543 penduduk.
Pada 2024 Kecamatan Kedungadem masih tertinggi di angka 5.036 penduduk; disusul Kecamatan Ngasem 4.576 penduduk; dan Kecamatan Tambakrejo 4.056 penduduk.
Namun, pada 2025 Kecamatan Ngasem menempati posisi teratas angka kemiskinan, di angka 4.307 penduduk. Baru Kecamatan Kedungadem dengan 4.152 penduduk dan Kecamatan Tambakrejo sebanyak 3.545 penduduk.
Sementara itu, berdasar Satu Data, penduduk Kecamatan Ngasem sebanyak 63.132 jiwa; Kecamatan Kedungadem sebesar 85.442 jiwa; dan Kecamatan Tambakrejo sebanyak 57 ribu jiwa.
Wakil Ketua DPRD Bojonegoro Mitroatin menyayangkan konsistensi angka kemiskinan di tiga kecamatan tersebut. Menurutnya, ini menunjukkan bahwa persoalannya struktural bukan sekadar fluktuasi tahunan.
"Saya melihat ada tiga hal utama, pertama akses ekonomi yang terbatas. Di wilayah itu basis ekonomi masih agraris dengan produktivitas rendah, ketergantungan pada pertanian tradisional dan minim diversifikasi usaha," ujarnya.
Dan, lanjut dia, kualitas sumber daya manusia (SDM) belum merata. Indikator pendidikan, keterampilan kerja, serta literasi usaha di tiga kecamatan dinilai cenderung tertinggal dibanding kecamatan lain. Serta, keterhubungan wilayah dan layanan dasar juga menjadi pemicu.
"Infrastruktur jalan, air bersih, layanan kesehatan, dan akses pasar belum optimal sehingga menggambar pergerakan ekonomi keluarga," ujar wakil rakyat dari daerah pemilihan (dapil) empat itu.
Dia menegaskan, pemerintah kabupaten (pemkab) harus menyiapkan langkah. Mengintervensi ekonomi wilayah dengan mengembangkan klaster ekonomi sesuai potensi lokal.
Misal peternakan, holtikultura, usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) olahan, dan industri kecil rumah tangga. "Bukan hanya pelatihan sesaat," sindirnya.
Kemudian, lanjut dia, adanya penguatan SDM. Memberi program vokasi terarah, pelatihan wirausaha berbasis kebutuhan pasar, serta pemberdayaan perempuan dan pemuda sebagai motor ekonomi desa.
Juga, mempercepat infrastruktur layanan dasar. Berupa jalan produksi, irigasi, air bersih, dan jaringan digital harus diprioritaskan di tiga kecamatan tersebut.
Selanjutnya, papar dia, integrasi bantuan sosial dengan pemberdayaan. "Bansos tetap diperlukan, tetapi harus disambungkan dengan program peningkatan pendapatan agar keluarga tidak kembali miskin," ujarnya.
Politikus Partai Golongan Karya (Golkar) itu menyampaikan, upaya tak kalah penting lainnya yakni monitoring dan evaluasi berbasis data desa. Pengambilan keputusan harus menggunakan data real-time, termasuk pemutakhiran data keluarga miskin dan pemetaan kegiatan ekonomi.
"Dengan pendekatan yang terarah dan konsisten, ketiga kecamatan itu bisa naik kelas dan angka kemiskinan bergerak turun secara permanen,’’ pungkasnya. (yna/msu)
Editor : Bhagas Dani Purwoko