RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Sisa tiga bulan sebelum tutup tahun, realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) masih minim. Tercatat baru 38,19 persen per 30 September. Diprediksi capaian kali lebih rendah dari tahun sebelumnya.
‘’Untuk target serapan hingga akhir tahun keputusan pimpinan, kalau tahun kemarin realisasi di angka 80,15 persen,” beber Kepala Bidang (Kabid) Akuntansi Badan Pengelolaan dan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro Anie Susanto Hartoyo, kemarin (1/10).
Anie, sapaan akrabnya menjelaskan, belanja daerah terserap Rp 2,9 triliun atau 38,19 persen dari pagu Rp 7,8 triliun per 30 September. Sementara itu, pendapatan daerah mencapai angka Rp 4,4 triliun atau 77,64 persen dari pagu Rp 5,7 triliun. Sedangkan, pendapatan asli daerah (PAD) sudah realisasi Rp 845,8 miliar atau 79,46 persen dari target Rp Rp 1,06 triliun.
Dia melanjutkan, ada kemungkinan capaian serapan APBD tidak mencapai 100 persen. Bahkan, lebih rendah dibanding 2024. Karena berkurangnya dana transfer dari pusat sebesar Rp 1,1 triliun. ’’Kalau (pengurangan dana transfer dari pusat) ditambah (pengurangan) dari provinsi kemungkinan tembus segitu (berkurang Rp 1,3 triliun),” katanya.
Disinggung terkait sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) dari tidak tercapainya realisasi, dia mengatakan anggaran belanja digunakan untuk kegiatan prioritas utama. Di antaranya berkaitan pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, dan peningkatan ideks pembangunan manusia (IPM). ‘’(Mengurangi) kegiatan-kegiatan seremonial,” klaimnya.
Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar menilai capaian tersebut tidak hanya rendah, tapi juga berdampak negatif terhadap perekonomian daerah. Pemerintah kabupaten (pemkab) harus segera mempercepat realisasi program sekaligus evaluasi terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) dengan serapan rendah.
’’Kami sudah berkali-kali mengingatkan dan mendorong pemkab agar segera mempercepat penyerapan program. Karena serapan APBD yang rendah itu berdampak buruk bagi ekonomi daerah sekaligus terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.
Dia menegaskan, harusnya serapan ini sesuai target setiap triwulan. Mengingat kini memasuki triwulan ke empat. Serapan ini, lanjut dia, cenderung tidak berkualitas dan tidak mendukung pertumbuhan ekonomi karena berpotensi dikerjakan di akhir tahun.
’’Hal ini yang menjadi penyebab pertumbuhan ekonomi Bojonegoro melambat, padahal angka kemiskinan dan pengangguran di daerah ini cukup tinggi,” tandasnya. Dia menambahkan, proyek dan program yang dianggarkan menjadi molor dan menimbulkan masalah baru jika tidak segera direalisasikan.
’’Padahal, ini berdampak langsung pada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya. Sebagai catatan, Bojonegoro saat ini tercatat masuk dalam daftar 20 kabupaten/kota dengan serapan APBD terendah se-Indonesia sekaligus terendah di Jawa Timur. (yna/bgs)
Editor : Yuan Edo Ramadhana