RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Memasuki penghujung tahun anggaran, serapan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro 2025 belum maksimal. Berdasarkan data Per 8 September, realisasi belanja sekitar 34,74 persen.
Minimnya serapan ini tentu mendapat perhatian serius dari DPRD dan kalangan aktivis. Karena pemkab belum memiliki terobosan untuk keluar dari langganan sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tinggi.
Minimnya serapan anggaran ini menjadi indikator internal pemkab masih belum sehat, organisasi perangkat daerah (OPD) belum kerja maksimal dan terkesan menunggu perintah.
‘’Minimnya serapan APBD ini mengindikasikan internal pemkab belum sehat,’’ kata Ketua Umum Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Bojonegoro Bahrul Hikam kemarin (11/9)
Menurut Bahrul, berdasarkan data internal PMII Bojonegoro, tingginya silpa APBD Bojonegoro sudah terjadi sejak 2020, nominalnya selalu di atas Rp 2 triliun, nominal itu setara dengan APBD kabupaten tetangga seperti Lamongan dan Tuban.
‘’Jangan sampai Bojonegoro terkenal dengan kabupaten langganan silpa tinggi,’’ sindirnya.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanto menegaskan, rendahnya serapan APBD menjadi alarm buat pemerintah kabupaten (pemkab).
Padahal, sudah memasuki pertengahan September, dan hanya menyisakan tiga setengah bulan sebelum tahun berakhir.
Rendahnya serapan menunjukkan anggaran dipasang belum berdampak signifikan. Terutama bagi masyarakat membutuhkan. Harusnya, tingginya anggaran bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misal dari segi ekonomi dan kemiskinan.
Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro itu menegaskan, OPD harus memanfaatkan waktu tersisa sebaik mungkin. Mengeksekusi program dengan maksimal. Tidak hanya saling tunggu.
"Jangan saling tunggu untuk mengeksekusi program. Kalau sudah dianggarkan mestinya sudah ada kajian dan sebagainya," tandas Ketua DPD Partai Golkar Bojonegoro itu
Rendahnya serapan APBD membuat bayang-bayang silpa tinggi makin nyata. Bahkan, serapan maksimal hingga akhir tahun diperkirakan hanya mencapai 75 persen. "Perkiraan realisasi sampai akhir tahun di angka 75 persen," beber politikus asal Kecamatan Baureno itu.
Kepala Bidang (Kabid) Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Anie Susanti Hartoyo menyampaikan, per 8 September realisasi belanja di angka 34,74 persen.
Sedangkan, pendapatan mencapai 73,05 persen dari total APBD Rp 7,9 triliun. Namun, belum bisa menjelaskan secara rinci realisasi serapan per pagu anggaran.
Serapan di belanja operasional sebesar Rp 4,3 triliun, belanja pegawai Rp 2,3 triliun, belanja barang dan jasa Rp 1,5 triliun, serta belanja hibah dengan pagu anggaran Rp 282,2 miliar. Diharap penyerapan anggaran mengutamakan kegiatan prioritas.
"Ngapunten (mohon maaf, red) kalau detail saya belum bisa (menjelaskan). Harapannya penyerapan agar mengutamakan kegiatan prioritas," katanya. (yna/msu)
Editor : Yuan Edo Ramadhana