RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Tidak terpenuhinya pagu seleksi penerimaan murid baru (SPMB) di 38 sekolah menengah pertama negeri (SMPN) patut dikaji serius.
Komisi C DPRD Bojonegoro mendesak sekolah negeri di bawah naungan dinas pendidikan (dindik) lebih inovatif. Para wali murid tak lagi hanya melihat negeri atau swasta melainkan kualitas pendidikan.
‘’Kita ketahui ada beberapa jalur pendaftaran SPMB SMP 2025/2026,’’ kata Anggota Komisi C DPRD Bojonegoro M Choirul Anam.
Menurut dia, jalur tersebut meliputi domisili yang mengutamakan kedekatan jarak rumah dengan sekolah dan afirmasi bagi siswa kondisi khusus seperti anak panti asuhan, anak tenaga kesehatan (nakes), atau anak yang orang tuanya berpindah tugas.
Kemudian, jalur prestasi yang ditujukan bagi siswa memiliki prestasi akademik maupun nonakademik seperti rapor, prestasi lomba, atau penghafal kitab suci dan jalur mutasi bagi siswa yang orang tuanya pindah tugas.
‘’UU Sisdiknas (undang-undang sistem pendidikan nasional) mengatur peran serta pemerintah, masyarakat, dan warga negara dalam penyelenggaraan pendidikan,’’ imbuhnya.
Dia menambahkan, tidak terpenuhinya SPMB di 38 SMPN dipengaruhi beberapa faktor. Di antaranya batasan jalur pendaftaran; kurangnya sosialisasi pendaftaran; dan semakin banyaknya kompetitor sehingga rasio pagu dengan jumlah lulusan atau siswa tidak relevan.
Dia melanjutkan, faktor lainnya sekolah membuka pagu sebanyak-banyaknya demi memenuhi jam mengajar untuk guru dan penerimaan bantuan operasional sekolah (BOS) dan tingginya animo masyarakat untuk menyekolahkan anak di pondok pesantren (ponpes) atau boarding school.
‘’Persaingan antarlembaga yang tidak sehat (transaksional) dan faktor lainnya,’’ ujar politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Dia menegaskan, sekolah harus lebih inovatif. Ada brand yang menjadikan daya tarik. SPMB tidak hanya menyambut tapi menjemput dengan aktif berkoordinasi dan berkolaborasi kegiatan dengan sekolah dasar (SD).
‘’Sehingga akan muncul ikatan batin dan ketertarikan melanjutkan ke SMPN,’ ujarnya.
Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanto menambahkan, tidak terpenuhinya pagu SPMB SMPN karena lembaga pendidikan di bawah naungan dindik kurang inovatif. Sehingga kalah dengan sekolah swasta yang saat ini dinilai sangat kompetitif.
Menurutnya, banyak kompetisi terbuka secara positif. Menunjukkan masyarakat cerdas bisa menilai dari segi kualitas. ‘’Menunjukkan masyarakat sudah cerdas bisa menilai dari segi kualitas. Tidak hanya melihat negeri atau swasta,’’ ujar politikus Partai Golongan Karya (Golkar) itu. (yna/msu)