RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Bojonegoro memasuki Mei 2025 baru 14 persen.
Jika tak segera dilakukan akselerasi (percepatan) serapan anggaran, berpotensi serapan menumpuk di akhir tahun, bahkan terancam jadi sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa).
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah dihadapkan tantangan langganan silpa APBD Bojonegoro dengan nominal jumbo, bahkan mendekati nominal APBD Kabupaten tetangga. Karena sejak 2020, silpa APBD Bojonegoro selalu di atas Rp 2 triliun.
Menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro Nur Sujito, memasuki Mei tahun ini, serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) masih minim. Tercatat baru di 14 persen per 4 Mei lalu. Angka itu turun dibanding tahun.
Pada 2024 lalu, serapan 16 persen per 4 Mei 2025. Organisasi perangkat daerah (OPD) dipacu segera realisasikan program.
Untuk ABD 2024 sebesar Rp 8,2 triliun sedangkan APBD 2025 Rp 7,9 triliun. Dalam laporan year over year (YoY) atau perbandingan analisis keuangan dalam periode tertentu dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, serapan per 4 Mei 2024 sebesar 16,09 atau 16 persen.
Sementara per 4 Mei 2025 di angka 14,03 atau 14 persen. ‘’Artinya kondisi 2025 masih sama dengan 2024,” tegasnya.
Nur melanjutkan, dari Rp 7,9 triliun belanja daerah sudah terserap Rp 1,1 triliun. Sedangkan, belanja operasional dengan pagu anggaran Rp 4,3 triliun realisasi Rp 762,7 miliar.
Terbesar untuk belanja pegawai Rp 501,7 miliar dari pagu Rp 2,3 triliun. Kemudian, belanja barang dan jasa Rp 227,2 miliar dari pagu anggaran Rp 1,5 triliun dan belanja hibah Rp 6,8 miliar dari pagu Rp 282,2 miliar.
Serta, belanja bantuan sosial terserap sekitar Rp 27 miliar dari total pagu anggaran Rp 130 miliar. Dan tercatat untuk belanja subsidi masih tidak ada realisasi dari pagu anggaran sebesar Rp 1,5 miliar.
‘’Serapan terbanyak merata. Ada di belanja pegawai dan barang dan jasa,” klaim mantan Kepala Dinas Pendidikan Bojonegoro itu.
Dia menyebut efisiensi tidak berdampak pada serapan APBD. Pasalnya yang terpengaruh efisiensi hanya di perjalanan dinas sebesar Rp 63 miliar.
Khususnya dengan kekuatan APBD yang besar saat ini. Dia mengimbau untuk seluruh OPD segera merealisasikan program.
‘’Sedangkan untuk target realisasi hingga akhir kami belum bisa ngomong sekarang karena pakai APBD induk. Masih banyak asumsi-asumsinya,” beber dia. (yna/msu)
Editor : Yuan Edo Ramadhana