RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) atau BOS daerah (bosda) Marasah Diniyah (Madin) Bojonegoro 2025 dianggarkan Rp 34 miliar (M). Terdiri dari Rp 27 M dari APBD kabupaten dan Rp 7 M dari provinsi.
Jumlah tersebut sama dengan tahun lalu, juga 2023. Bantuan itu diberikan untuk membantu operasional madin. Juga meningkatkan kesejahteraan guru swasta.
Kabid pendidikan non formal (PNF) dan pendidikan anak usia dini (PAUD) Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro Rasmadi mengatakan, nilai bosda madin sama dengan tahun lalu. Tepatnya Rp 34 M. Terdiri dari anggaran pemkab dan pemprov.
Rasmadi menjelaskan, saat ini masih proses verifikasi data penerima. Sehingga untuk proses pencairan menunggu hasil verifikasi. Baik madin ula maupun wustho.
‘’Masih berproses,” ungkapnya.
Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kementerian Agama (Kemenag) Bojonegoro Sun’an mengatakan, verifikasi belum bisa dilakukan. Lembaga madin masih melakukan pengisian Education Management Information System (EMIS).
Sun’an menjelaskan sesuai petunjuk teknis (juknis) pencairan BPPDGS tahun ini data siswa atau santri madin berdasarkan data EMIS. Diperkirakan Mei mendatang verifikasi akan dilakukan sesuai dengan surat keputusam (SK) bupati.
‘’Pengisian EMIS masih diberikan kesempatan hingga 25 April,” jelasnya.
Menurut dia, BPPDGS setiap tahun mampu membantu dan meringankan beban operasional lembaga madin. Juga bisa memajukan madin ke arah lebih baik.
Sun’an berharap program BPPDGS bisa terus dilakukan setiap tahun. Juga ada peningkatan anggaran dari tahun ke tahun.
‘’Jangan sampai dikurangi bahkan dihentikan,” ujarnya. (irv/msu)
Editor : Yuan Edo Ramadhana