BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Sejak 2020, sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro selalu di atas Rp 2 triliun.
Data terakhir, silpa APBD 2024 bakal tembus Rp 2,2 triliun. Sesuai data serapan anggaran sekitar 79,8 persen per 31 Desember, (selengkapnya di grafis).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menilai pemerintah kabupaten (pemkab) belum mampu mengelola anggaran dengan perencanaan strategis.
‘’Persentase serapan APBD 2024 mencapai 79,8 persen,’’ kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro Luluk Alifah.
Luluk menjelaskan, pagu APBD 2024 sebesar Rp 8,2 triliun. Realisasinya Rp 6,5 triliun atau 79,8 persen. Angka tersebut masih bisa bertambah karena belum semua belanja masuk dalam catatan.
Di antaranya jaminan kesehatan nasional (JKN) dan bantuan operasional kesehatan (BOK), fasilitas kesehatan tingkat pertama, hingga bantuan operasional sekolah (BOS). ‘’Masih bisa bertambah (serapan anggaran) karena belum semua masuk dan belum di jurnal,’’ imbuhnya.
Saat disinggung lebih lanjut angka serapan APBD 2024, dia mengatakan, tidak sampai 100 persen. Sedangkan, untuk silpa masih menunggu jurnal. Karena realisasi penambahan angka serapan baik dari JKN maupun BOS tidak masuk melalui rekening kas umum daerah (RKUD) namun, diterimakan langsung di lembaga.
‘’Karena BOS, JKN, FKTP tidak masuk melalui RKUD. Namun, langsung diterimakan lembaga,’’ terangnya.
Dikonfirmasi terpisah, Anggota Banggar DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanto mengatakan, Per 31 Desember serapan anggaran APBD 2024 sekitar 79,8 persen dan berpotensi mengalami kenaikan.
Salah satunya dari penjurnalan dana BOS oleh dinas pendidikan (diknas). Namun, hanya di kisaran 80 persen dan tidak lebih. ‘’Kisaran angka itu sama, biasa saja (dengan 2023). Tidak terlalu istimewa,’’ ujar Pri sapaan akrabnya.
Dia menegaskan, adanya penjabat (pj) bupati berlatar belakang keuangan, tujuannya memaksimalkan realisasi anggaran untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
Namun, lanjut dia, faktanya realisasi belanja di APBD tidak banyak mengalami perubahan dari tahun ke tahun alias stagnan. Artinya Pemkab Bojonegoro belum mampu mengelola anggaran yang begitu besar. ‘’Bisa dikatakan stagnan, pemkab belum mampu,’’ ujarnya.
Pria menjabat Ketua Komisi C itu menambahkan, angka serapan APBD yang masih di bawah 100 persen memberi proyeksi silpa cukup tinggi. Yakni Rp 2,2 triliun. Sedangkan, APBD 2025 sebesar Rp 7,9 triliun. ‘’Proyeksi silpa di 2024 Rp 2,2 triliun,’’ pungkasnya. (yna/msu)
Editor : Yuan Edo Ramadhana