BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Menjelang tutup tahun anggaran, serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 per 30 November baru 53,9 persen. Sehingga masih tersisa sekitar 46 persen yang belum terserap.
Kondisi ini bakal berdampak sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun ini berpotensi lebih tinggi dibanding 2023 lalu sekitar Rp 3,2 triliun. Karena, waktu serapan tinggal Desember ini.
Pemkab Bojonegoro beralasan lambatnya serapan dipicu kendala teknis dalam sistem informasi pemerintah daerah (SIPD). Sehingga, butuh terobosan untuk memaksimalkan serapan anggaran, agar tidak menjadi langganan silpa jumbo setiap tahun.
‘’Sudah menjadi makanan tiap tahun. Menunjukkan tidak seriusnya eksekutif (pemkab) dalam mengelola uang rakyat,’’ ujar Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanto kemarin (5/12).
Pri menjelaskan, berdasar data realisasi belanja baru di angka 53,9 persen atau Rp 4,4 triliun dari Rp 8,2 triliun. Sehingga, serapan tidak akan maksimal mencapai 100 persen hingga akhir tahun.
Bahkan, proyeksi sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) masih tinggi. ‘’Iya, prediksi silpa ini sudah ada,’’ tegasnya.
Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro itu menyampaikan, minimnya serapan APBD disebabkan berbagai faktor, terutama perencanaan yang tidak baik. Tentu menjadi rapor merah untuk pemkab.
Sebab, menunjukkan tidak seriusnya lembaga eksekutif itu dalam mengelola APBD. Seharusnya dirasakan maksimal untuk kesejahteraan masyarakat. ‘’Seharusnya APBD bisa maksimal dirasakan rakyat yang terdampak pada kesejahteraan,’’ tandasnya.
Pri menuturkan, minimnya serapan APBD berdampak pada tingginya silpa. Diproyeksikan mencapai Rp 3 triliun berdasar serapan per November. Tidak jauh berbeda dengan Silpa 2023 yakni Rp 3,2 triliun. Bahkan, dia menilai, kemampuan pemkab untuk merealisasikan anggaran di angka Rp 4 triliun. ‘’Bahaya kalau ada pihak ketiga (dalam perencanaan). Solusinya segera bentuk dana abadi,’’ sarannya.
Menurut politikus Partai Golongan Karya (Golkar) itu, dana abadi diperuntukkan secara luas. Misal tidak hanya pada sektor pendidikan. Tujuannya untuk disimpan.
‘’Dana abadi yang sifatnya luas menurut saya. Untuk di-saving (disimpan),’’ pungkas politikus asal Kecamatan Baureno itu.
Sementara itu, Pemkab Bojonegoro memastikan sudah ada progres kenaikan serapan APBD. Lambatnya serapan itu alasannya kendala teknis dalam sistem informasi pemerintah daerah (SIPD).
Menurut Kepala Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro Luluk Alifah menyampaikan, Serapan per 30 November 2024 sebesar 53,90 persen. Tepatnya, dari total anggaran belanja Rp 8,2 triliun di tahun ini, realisasi belanja sekitar Rp 4,4 triliun.
‘’Persentase belanja 53,90 persen sampai dengan 30 November 2024,’’ ujarnya.
Pemkab telah berupaya melakukan percepatan pencairan. Dengan monitoring evaluasi kegiatan proyek strategis daerah (PSD). Kemudian, untuk antisipasi lambatnya SIPD, dilakukan pencairan dengan memanualkan surat permintaan pembayaran (SPP) dan surat perintah membayar (SPM).
‘’Juga, evaluasi penyerapan anggaran yang dipimpin oleh Pj Bupati setiap bulan,’’ paparnya. (yna/ewi/msu)
Editor : Yuan Edo Ramadhana