DPRD Bojonegoro Periode Baru Diwarisi Tujuh Raperda, Rerata Raperda Usulan Pemkab

Yuan Edo Ramadhana • Dipublikasikan Jumat, 23 Agustus 2024 | 17:51 WIB

 

DPRD BARU: Anggota DPRD Bojonegoro foto bersama usai dilantik Rabu (21/8). Wakil rakyat periode 2024-2029 itu diwarisi tujuh raperda oleh DPRD periode sebelumnya. (M. NURCHOLIS/RADAR BOJONEGORO)
DPRD BARU: Anggota DPRD Bojonegoro foto bersama usai dilantik Rabu (21/8). Wakil rakyat periode 2024-2029 itu diwarisi tujuh raperda oleh DPRD periode sebelumnya. (M. NURCHOLIS/RADAR BOJONEGORO)

 

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Anggota DPRD Bojonegoro periode 2024-2029 yang baru dilantik Rabu (21/8) siang, mendapat warisan dari wakil rakyat periode sebelumnya. Yakni, tujuh rancangan peraturan daerah (raperda).

Sebab, belum tuntas dibahas hingga purna. ‘’Di tahun sebelumnya banyak raperda sudah disahkan,” kata Staf Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Bojonegoro Ari Suhikto.

Berdasar data sekretariat DPRD, pada 2019-2023 sebanyak 37 raperda disahkan menjadi peraturan daerah (perda). Sedangkan, untuk 2024, ada 12 perubahan program pembentukan peraturan daerah (propemperda).

Rinciannya lima telah dibahas dengan tiga di antaranya sudah ditetapkan dan dua sisanya proses fasilitasi gubernur. ‘’Jadi, masih ada tujuh raperda belum dibahas,” tegasnya.

Tujuh raperda itu meliputi raperda tentang dana abadi pendidikan berkelanjutan daerah; raperda tentang pengarusutamaan gender (PUG); raperda tentang perlindungan perempuan dan anak; dan raperda tentang penyelenggaraan jaminan sosial bagi masyarakat pekerja informal.

Disusul raperda tentang penyertaan modal pendirian perusahaan umum daerah Bojonegoro pangan mandiri; raperda tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Bojonegoro 2025-2045; serta anggaran pendapatan dan belanja (APBD) 2025. ‘’Rerata raperda dari inisiatif eksekutif (pemkab),” beber dia.

Data dan Ilustrasi Raperda Warisan DPRD
Data dan Ilustrasi Raperda Warisan DPRD

Sementara itu, raperda inisiatif DPRD hanya ada dua, satu proses fasilitasi gubernur dan satu lainnya belum masuk masih proses dan belum dibahas.

‘’SK (surat keputusan) gubernur tentang anggota DPRD 2024-2029 diterima 16 Agustus. Berlaku ketika SK dibacakan. Jadi, tadi terlantik langsung menjabat sebagai anggota dewan,” jelas dia ketika ditemui di ruang kerjanya lantai satu gedung DPRD Bojonegoro.

Baca Juga: Pembentukan AKD DPRD Bojonegoro 2024-2029 Menunggu Pengesahan Tatib

Dikonfirmasi terpisah, anggota dewan daerah pemilihan (dapil) 4 dari Partai Manat Nasional (PAN) Moch. Choirul Anam mengatakan, terkait tujuh raperda belum rampung bukan hanya tugas DPRD baru tapi bagian komitmen semua nggota dewan yang telah sumpah jabatan. Menurutnya, sebagai anggota dewan baru perlu mengkaji sejuah mana urgensinya.

‘’Jika memang berdampak positif bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat harus segera diselsaikan. Karena itu bagian dari tugas dan tanggung jawab kamu untuk masyarakat Bojonegoro,” ujarnya.

Anggota dewan daerah dapil 1 dari PKB Mustakim menambahkan, siap mempelajari dengan maksimal perihal raperda belum rampung. Alasannya untuk menentukan langkah selanjutnya.

Ketika disinggung apakah langsung masuk kantor alias ngantor hari ini, dia mengatakan, iya. ‘’Iya dong,” tulisnya melalui pesan WhatsApp. (yna/msu)

Editor : Yuan Edo Ramadhana
Raperda Anggaran perda DPRD Pemkab dapil raperda apbd choirul anam sekretariat dprd bojonegoro LEGESLATIF bojonegoro AKD PUG Mustakim