anti
BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Menjelang tutup tahun ini, serapan anggaran APBD 2023 baru sekitar 53 persen. Sehingga, mendapat sorotan dari Kementerian Keuangan.
Semua kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkab Bojonegoro mendapat pengarahan di Pendapa Malowopati Jumat (10/11).
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI Luky Alfirman mengatakan, Pemkab Bojonegoro harus mengoptimalkan belanja karena sangat berpengaruh terhadap perekonomian setempat.
‘’Tolong perhatikan belanja bapak-ibu sekalian. Apalagi penyerapan anggaran (APBD) di Bojonegoro baru mencapai 53 persen,’’ katanya.
Menurut Luky, kondisi saat ini sangat dinamis. Apalagi tahun politik, sebentar lagi akan melaksanakan pesta demokrasi.
‘’Kita harus menjaga negara, mengelola agar bisa terus berjalan dengan baik. Tidak bisa cuek, terlebih baru saja bisa keluar dari episode kritis Covid-19,’’ ujarnya.
‘’Semoga dengan datangnya Pak Dirjen bisa semakin memancarkan cahaya untuk Kabupaten Bojonegoro secara nasional,’’ ujar Penjabat (Pj) Bupati Bojonegoro Adriyanto.
Dengan hadirnya Kemenkeu RI ke Bojonegoro, Pj Bupati berharap para pimpinan di lingkup pemkab bisa sharing mengenai update dari kondisi ekonomi secara nasional atau global.
Sehingga, mengetahui yang harus diantisipasi dan disiapkan para pimpinan di Bojonegoro. Agar saat memulai membuat dan eksekusi kebijakan ikut memikirkan apa yang terjadi secara nasional.
‘’Hal ini tentu punya pengaruh kepada formula dari kebijakan di daerah Bojonegoro,’’ paparnya.
Pj Bupati menyampaikan, salah satu program Kabupaten Bojonegoro saat ini adalah menggerakkan ekonomi melalui simpul baru. Salah satunya, penggerakan ekonomi dari wisata.
Diharapkan nanti bisa banyak mengundang orang ke Bojonegoro. Sehingga perlu untuk mempromosikan wajah Bojonegoro ke luar agar semakin dikenal. ‘’Harus banyak kegiatan yang dilakukan di Bojonegoro,’’ lanjutnya. (ewi/msu)
Editor : Hakam Alghivari