Sembilan Desa di Bojonegoro Dilarang Gelar Pilkades

Hakam Alghivari • Dipublikasikan Senin, 30 Oktober 2023 | 18:57 WIB

 

Ilustrasi pilkades (Ainur Ochiem/RDR.BJN)
Ilustrasi pilkades (Ainur Ochiem/RDR.BJN)

 

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Sembilan desa di Bojonegoro mengalami kekosongan jabatan kepala desa (kades) definitif. Namun, desa-desa itu dilarang menggelar pemilihan kepala desa hingga perhelatan pilkada 2024 selesai.

‘’Tidak boleh menyelenggarakan pilkades hingga selesainya pemilu dan pilkada tahun depan," ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Bojonegoro melalui Analis Kebijakan Ahli Muda Andri Firnandi.

Berdasar data Dinas PMD, sembilan jabatan kades definitif mengalami kekosongan. Rinciannya enam desa diisi penjabat (Pj) kades. Meliputi Desa/Kecamatan Kapas; Desa Deling, Kecamatan Sekar; Desa Kalicilik, Kecamatan Sukosewu; Desa Bungur, Kecamatan Kanor; Desa Kanten, Kecamatan Trucuk; dan Desa Mojorejo, Kecamatan Kedungadem.

Sedangkan, tiga desa lainnya dijabat oleh pelaksana tugas (Plt) kades. Yakni Desa Sumbangtimun, Kecamatan Trucuk; Desa Lebaksari, Kecamatan Baureno; dan Desa Punggur, Kecamatan Purwosari.

Andri menjelaskan, sembilan desa tersebut tidak diperkenankan menyelenggaran pilkades sesuai Moratorium Menteri Dalam Negeri (Mendagro) Nomor 100.3.5.5/244/SJ. Meski kades meninggal atau terjerat kasus hokum, penyelenggaraan pilkades seperti pergantian antarwaktu (PAW) tidak diperbolehkan sejak 1 November 2023. Alasannya menjaga kondusifitas dan stabilitas keamanan sesuai moratorium.

‘’Jika diselenggarakan sebelum 1 November masih bisa. Kalau lebih dari itu harus menunggu tahapan pemilu dan pilkada selesai,” tegasnya.

Pemilu diselenggarakan serentak pada 14 Frebuari 2024. Sedangkan, pilkada serentak sekitar November 2024. Sehingga, lanjut dia, pilkades dapat diselenggarakan sekitar 2025 mendatang.

‘’Kemungkinan besar diselenggarakan serentak pada 2025,” bebernya.

Sementara itu, Plt Kades Lebaksari, Kecamatan Baureno Nehru menyampaikan, jabatan kades belum diisi oleh Pj karena masih proses pengajuan. Menurut dia, tidak ada kendala pelayanan masyarakat terkait administrasi.

Namun, dalam proses pencairan anggaran dana bagi desa seperti dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), bahkan bantuan langsung tunai (BLT) DD belum bisa dilakukan.

‘’Belum bisa (mengajukan pencairan) karena masih menunggu Pj. Karna terkait pencairan apapun itu Plt tidak bisa. Kewenangannya terbatas,” ujarnya. (yna/zim)

Editor : Hakam Alghivari
Desa pilkades bojonegoro kades Definitif