BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Direktorat Jenderal Pajak (Pajak) Jawa Timur (Jatim) II melimpahkan berkas perkara pidana perpajakan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro kamis (26/10). Namun, tersangka berinisial SLM (Slamet) in absentia alias mangkir. Diketahui, tersangka mengemplang pajak sekitar Rp 2,7 miliar.
Tersangka merupakan Direktur PT BBM berdomisili di Sidoarjo dan PT RPM berdomisili di Bojonegoro.
Kepala Bidang (Kabid) Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan Kanwil DJP Jawa Timur II Mahanto Aminanto menyampaikan, bahwa berkas perkara dinyatakan lengkap atau p-21 oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim.
‘’Hari ini (kamis), kami secara paralel melimpahkan berkas perkara dengan tersangka SLM ke Kejari Sidoarjo dan Kejari Bojonegoro,” ungkapnya.
Mahanto menerangkan, PT BBM dan PT RPM bergerak di bidang usaha perdagangan bahan bakar minyak (solar). Melalui dua PT tersebut, tersangka melakukan tindak pidana perpajakan periode 2018-2019.
‘’Tersangka menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (TBTS). Lalu, menyampaikan surat pemberitahuan pajak yang isinya tidak benar dan juga tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut,” bebernya di kantor Kejari Bojonegoro kamis (26/10).
Tersangka juga melaporkan SPT masa PPN tidak akurat. Yakni, menggunakan faktur pajak tidak sesuai transaksi sebenarnya sebagai kredit pajak.
‘’Hal itu berakibat kerugian pendapatan negara sebesar Rp 2,3 miliar melalui PT BBM dan Rp 377,4 juta melalui PT RPM,” terangnya.
Perbuatan tersangka melanggar UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Kepala Kejari Bojonegoro Badrut Tamam mengatakan, bahwa pelimpahan berkas kasus pengemplang pajak ini dilakukan tanpa kehadiran tersangka atau in absentia. Guna mengantisipasi kasus pidana perpajakan terhambat penyelesaiannya, karena tersangka mangkir dan telah masuk daftar pencarian orang (DPO).
‘’Sesuai ketentuan PP Nomor 50 tahun 2022, pelimpahan berkas ini tetap dapat dilaksanakan. Penanganan proses penyidikan dan penuntutan tindak pidana perpajakan secara in absentia ini baru kali pertama dilakukan setelah aturan (PP) yang baru tersebut disahkan,” terangnya. (dan/bgs/msu)
Editor : Hakam Alghivari