BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Banyaknya formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) guru di Bojonegoro mengakibatkan diserbu pelamar dari berbagai daerah. Bahkan, tak sedikit pelamar merupakan lulusan pendidikan profesi guru (PPG) prajabatan.
Meski guru honorer atau guru tidak tetap (GTT) di Bojonegoro sudah masuk prioritas dengan kategori khusus yakni, prioritas 1 (P-1), prioritas 2 (P-2), dan prioritas 3 (P-3). Namun, masih ada GTT yang berpeluang cukup kecil lolos PPPK, khususnya kategori prioritas (P-4).
Mereka merupakan GTT sekolah swasta dan GTT sekolah negeri mengajar di bawah tiga tahun. Namun, syarat utamanya telah masuk data pokok pendidikan (dapodik). Mereka selain kalah secara prioritas, juga harus berebut kuota dengan pelamar lulusan PPG prajabatan dengan berbagai hak istimewa.
Saili salah satu pelamar PPPK guru kategori P-4 mengatakan, hak istimewa lulusan PPG prajabatan di antaranya nilai afirmasi mencapai 100 persen. Lalu, mendapat update linieritas terbaru serta aplikasi survei peminatan formasi. Padahal lulusan PPG prajabatan belum masuk dapodik, karena memang belum mengabdi atau mengajar di sekolah swasta maupun negeri.
‘’Dengan banyaknya formasi PPPK guru di Bojonegoro, akhirnya juga diserbu pelamar lulusan PPG prajabatan dengan kategori P-4 yang mana sama dengan kami,” ungkap Saili.
Bahkan, lanjut dia, tak sedikit pelamar lulusan PPG prajabatan dari luar Bojonegoro. Dampaknya jatah pelamar berkurang. ‘’Salah satunya, formasi guru kelas yang tersedia yakni 367 diperebutkan GTT dan lulusan PPG prajabatan 2022,” bebernya.
‘’Hal ini yang membuat hati kami kecewa. Terlebih ada 452 mahasiswa lulusan PPG prajabatan yang bisa mendaftar, meski belum memiliki sertifikat pendidikan (serdik) dan nomor registrasi pendidikan (NRG),” imbuhnya.
Ketua ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Mochlasin Afan mengatakan, bahwa persyaratan dan teknis PPPK sudah dari kementerian. ‘’Teknis sudah ditentukan pusat, jadi persyaratannya bukan menjadi domain pemerintah daerah,” ungkapnya.
Ketua Forum Honorer Kategori 2 Bojonegoro Arif Ida Rifai mengatakan, meski pendaftaran PPG prajab merupakan hak pelamar sebagai warga negara Indonesia, ia berharap pelamar dari PPG tidak memengaruhi pelamar yang ada di Bojonegoro alias tidak bisa tergeser keberadaannya. ‘’Meski hal tersebut sangat menyakitkan bagi teman-teman kategori P-4,” terangnya.
Menurutnya, pelamar kategori P-4 memang sudah nyata-nyata masuk dapodik, namun tidak bisa berbuat banyak. Karena itu sudah jadi aturan dalam proses rekrutmen PPPK yang tidak bisa dicegah. ‘’Semoga ada kebijakan baru mengedepankan putra daerah atau khusus yang sudah benar-benar masuk dapodik,” ungkapnya.
Perlu diketahui, formasi PPPK guru di Bojonegoro sebanyak 1.894 formasi. Lalu, formasi PPPK tenaga kesehatan sebanyak 768 terdiri atas 530 formasi umum dan 238 formasi khusus. Kemudian formasi PPPK tenaga sejumlah 182 meliputi 91 formasi umum dan 91 formasi khusus. Jadi, total 2.844 formasi PPPK. (dan/bgs)
Editor : Hakam Alghivari