BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Perangkat desa di Kecamatan Kota harus rela menunda penerimaan gaji. Karena alokasi dana desa (ADD) tahap dua belum cair. Tak cairnya ADD itu karena desa belum melunasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2)
‘’Dari tujuh, yang sudah cair (ADD) dua desa,’’ kata Camat Bojonegoro Kota Muchlisin Andi Irawan.
Menurut dia, ADD yang sudah cair yakni Desa Kalirejo dan Semanding. Sedangkan, Empat desa yang belum cair meliputi Desa Campurejo, Pacul, Sukorejo, dan Kauman.
‘’Satu masih proses. Yakni Desa Mulyoagung,’’ tegasnya.
Dia menyebut, alasan empat desa belum bisa mencairkan ADD berkaitan pelunasan pajak bumi dan bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan (P2).
Namun, ketika ada pengembalian berkas syarat pencairan ADD sebelumnya pihak kecamatan segera bersurat ke pemerintah kabupaten (pemkab).
Sehingga, saat ini masih menunggu balasan dari pemkab terkait pencairan ADD untuk desa belum lunas PBB P2. ‘’Ini masih menunggu surat balasan dari pemkab. Karena begitu ada pengembalian berkas kami buat surat ke pemkab dengan berbagai pertimbangan,’’ katanya.
Kepala Desa (Kades) Campurejo, Kecamatan Bojonegoro Kota Edi Sampurno membenarkan, desanya belum mencairkan ADD tahap dua karena belum lunas PBB P2.
Dia menuding, pemkab melanggar aturan yang dibuat sendiri. Yakni terkait waktu pencairan ADD. ‘’Padahal, SK (surat keputusan) pemdes rerata digadaikan di bank untuk pinjaman. Mekanisme pembayarannya ketika dana transfer cair. Ini kan problem,’’ ujar Edi sapaan akrabnya.
Terkait siltap, menurut dia, tergantung manajemen pemdes untuk pembayarannya. Bisa membayar secara rutin atau mengalami penundaan berdasar pencairam ADD.
Kades Kauman, Kecamatan Bojonegoro Kota Yulia menambahkan, desanya juga belum dapat mencairkam ADD tahap dua lantaran belum melunasi PBB P2. Hingga gaji pemdes pun belum terbayarkan. ‘’Gaji pemdes belum terbayarkan karena ADD tahap dua belum cair. Terakhir sampai Agustus,’’ pungkasnya. (yna/msu)
Editor : Hakam Alghivari