Berdasar data dari laman djpk.kemenkeu.go.id diketahui ada surplus pendapatan sekitar Rp 904 miliar. Pagu pendapatan tahun lalu dipasang Rp 4,2 triliun, realisasinya capai Rp 5,2 triliun. Anggaran pembiayaan daerah senilai Rp 535 miliar untuk dana abadi pendidikan lanjutan serta penyertaan modal badan usaha milih daerah (BUMD) juga tidak terserap.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanto mengatakan, target penyerapan APBD 2022 sebesar 85-90 persen tidak tercapai. ‘’Serapannya hanya 80,95 persen. Tentunya perlu evaluasi dari Pemkab Bojonegoro,” tutur politikus Partai Golkar tersebut.
Perencanaan program APBD 2023 seharusya lebih matang lagi. Setidaknya mulai awal tahun memulai program-program prioritas. Sehingga penyerapan bisa lebih optimal. ‘’Meskipun tingginya silpa ini disebabkan adanya surplus pendapatan, tentunya harus ada antisipasi. Jadi jumlah silpa tidak terlalu besar,” ungkap Sekretaris Komisi C DPRD itu.
Anggota Komisi B DPRD Lasuri menambahkan, bahwa silpa Rp 2,6 triliun masih bersifat estimasi. ‘’Jumlah resminya silpa ketika sudah audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sekitar Mei-Juni nanti. Selanjutnya LPj (lembar pertanggungjawaban) bupati,” tutur politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.
Lasuri menyoroti turunnya serapan APBD 2022 hanya 80,95 persen. ‘’Sebab serapan APBD 2021 itu mencapai 86 persen, jadi penurunannya sekitar 6 persen,” imbuh pria juga anggota banggar DPRD tersebut. Padahal, tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) sebelumnya optimistis serapan bisa mencapai 90 persen.
Terkait evaluasi, masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) semakin matang membuat perencanaan. ‘’Setidaknya sejak awal tahun sudah ada progres berjalan. Sehingga segera terjadi perputaran ekonomi di Bojonegoro,” katanya. (bgs/rij) Editor : M. Yusuf Purwanto