’’Nantinya defisit akan ditutup silpa (APBD 2022) sekitar Rp 2,69 triliun. Di dalam pembiayaan direncanakan pengeluaran dana abadi Rp 500 miliar.’’
NURUL AZIZAH, Sekda Bojonegoro
’’Karena bisa terlihat jelas (postur APBD 2023) besar pasak daripada tiang.’’
LASURI, Anggota Banggar DPRD Bojonegoro
BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro masih butuh rasionalisasi terhadap postur APBD 2023. Hal itu disampaikan saat rapat Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2023 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Bojonegoro di Gedung DPRD kemarin sore (10/8).
Ketua TAPD Pemkab Nurul Azizah menjelaskan, postur APBD 2023 sebesar Rp 7,2 triliun. Dari sisi pendapatan dipasang Rp 4,5 triliun. Terdiri pendapatan asli daerah (PAD) Rp 987,5 miliar, pendapatan transfer Rp 3,58 triliun, dan pendapatan lain-lain yang sah 74,7 miliar.
Dari sisi belanja dipasang Rp 6,75 triliun terdiri atas belanja operasional Rp 3,18 triliun, belanja modal Rp 2,56 triliun, belanja tidak terduga Rp 60,6 miliar, dan belanja transfer Rp 943,9 miliar. Berdasar jumlah belanja dan pendapatan, defisit APBD 2023 sebesar Rp 2,19 triliun.
“Nantinya defisit akan ditutup silpa (APBD 2022) sekitar Rp 2,69 triliun. Di dalam pembiayaan direncanakan pengeluaran dana abadi Rp 500 miliar. Jadi total (postur) APBD 2023 sebesar Rp 7,2 triliun,” tuturnya.
Anggota Banggar Lasuri mengungkapkan, proses pembahasan KUA PPAS APBD tentu perlu dikaji lebih mendalam. Agar pihak TAPD beserta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mampu merasionalisasikan postur belanja, pendapatan, serta defisit APBD 2023.
“Karena bisa terlihat jelas (postur APBD 2023) besar pasak daripada tiang,” tegasnya.
Karena itu, ia menilai perlu pendalaman pembahasan tingkat komisi. Agar masing-masing komisi rapat bersama seluruh OPD secara mendetail.
Wakil Ketua Banggar Sukur Piryanto pun mengingatkan agar pemasangan postur APBD 2023 tidak gegabah. Memasang defisit sebesar Rp 2,69 triliun itu masih perlu rasionalisasi. Karena kelak akan menerima dampak tentu masyarakat.
Ketua Banggar Abdulloh Umar mengatakan, rapat kemarin merupakan pengantar pembahasan lebih lanjut di tingkat komisi. Pihaknya menjadwalkan rapat kerja komisi bersama OPD terkait KUA PPAS APBD 2023 pada 15-16 Agustus. “Nantinya tiap komisi mengkaji serta mengkritisi bersama OPD,” jelasnya. (bgs/rij) Editor : M. Yusuf Purwanto