RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Pemkab Blora resmi melaporkan kekurangan anggaran belanja pegawai yang mencapai kisaran Rp 100 miliar ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Laporan ini menjadi kepanjangan tangan dari instruksi pusat, yang tengah mendata pemerintah daerah dengan kendala pemenuhan kebutuhan belanja aparatur sipil negara (ASN).
Pendataan tersebut mengacu pada Surat Kemendagri Nomor 900.1/5044/SJ tertanggal 5 Juli 2026, tentang permintaan data pemerintah daerah yang tidak mampu membayarkan kebutuhan belanja pegawai ASN. Surat tersebut ditujukan kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Blora, Heru Eko Wiyono mengatakan, berdasarkan data Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg), jumlah ASN di Kabupaten Blora saat ini mencapai 12.355 orang.
Baca Juga: Antrean Solar di Blora Mengular hingga 120 Meter
"Dari data Simpeg Kabupaten Blora, total ASN sebanyak 12.355 orang. Untuk CPNS saat ini hanya satu orang. Sedangkan PPPK berjumlah 7.097 orang atau sekitar 57,4 persen dari total ASN, dan PNS ada 5.195 orang atau 42 persen," jelas Heru.
Sementara itu, Sekretaris Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Blora, Susi Widyorini memastikan, pihaknya telah memenuhi permintaan data dari Kemendagri.
"Sesuai arahan Kemendagri, data yang diminta sudah kami sampaikan. Termasuk kebutuhan belanja pegawai dan nilai kekurangan anggaran yang harus dipenuhi," ujarnya.
Menurut Susi, berdasarkan perhitungan sementara, kebutuhan tambahan anggaran belanja pegawai di Kabupaten Blora mencapai sekitar Rp 100 miliar.
"Kekurangan anggaran belanja pegawai yang kami laporkan kurang lebih sebesar Rp 100 miliar," pungkasnya. (ozi/ind)
Editor : Bhagas Dani Purwoko