RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Niat memperbaiki akses jalan bagi warga menuju Kabupaten Ngawi berujung perkara hukum.
Sekretaris Desa Nglebak, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, Mariyono, ditetapkan sebagai tersangka setelah terlibat dalam perbaikan jalan di kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) yang dikelola Universitas Gadjah Mada (UGM).
Kepala Desa Nglebak, Eko Puryono mengatakan, jalan tersebut sudah lama menjadi jalur penghubung warga menuju Ngawi.
Kondisinya semula berupa jalan tanah, kemudian diperkeras menggunakan makadam atau batu sertu melalui swadaya masyarakat.
Baca Juga: Warga Desa Sambongrejo Keluhkan Jalan Rusak Terdampak Proyek IJD Jalan Japah–Tunjungan
‘’Niatnya agar akses warga lebih mudah. Jalannya memang bukan jalan kabupaten atau jalan desa, tetapi berada di kawasan hutan,” ujarnya.
Menurut Eko, persoalan muncul karena proses pengerasan jalan menggunakan alat berat yang belum mengantongi izin.
Meski demikian, pihak desa mengaku telah mengirim surat pemberitahuan kepada UGM terkait rencana perbaikan jalan tersebut.
‘’Pemakaian alat beratnya memang tidak izin. Tapi pembangunan jalannya sudah berkirim surat ke UGM,” katanya.
Mariyono ditangkap Tim Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Kehutanan, saat berada di lokasi bersama operator alat berat dan beberapa warga.
Selanjutnya mereka diserahkan ke Polda Jawa Timur, serta ditetapkan sebagai tersangka dan kini menjalani penahanan.
Eko menegaskan, tidak ada pembukaan lahan maupun penebangan pohon dalam kegiatan tersebut.
Menurutnya, perbaikan jalan dilakukan semata-mata untuk mempermudah akses warga menuju pusat ekonomi, pendidikan, dan layanan publik di wilayah Ngawi.
‘’Akses ekonomi, pasar, dan sekolah warga lebih dekat ke sana. Tidak ada pembukaan lahan seperti yang dinarasikan. Tidak satu pun pohon ditebang,” tegasnya.
Baca Juga: Desa Nglebak Lebih Dekat ke Ngawi, Masyarakat Keluhkan Akses Jalan Rusak
Pemkab Tak Bisa Beri Pendampingan Hukum
Di tengah proses hukum yang berjalan, Pemerintah Kabupaten Blora dipastikan tidak dapat memberikan pendampingan hukum kepada Mariyono.
Kepala Bagian Hukum Setda Blora, Slamet Setiono menjelaskan, Peraturan Bupati Blora Nomor 35 Tahun 2019 hanya mengatur bantuan hukum bagi perangkat desa dalam perkara perdata, administrasi negara, dan sengketa informasi publik.
‘’Untuk perkara pidana tidak bisa dilakukan layanan bantuan hukum. Sesuai ketentuan KUHAP, pendampingan tersangka dilakukan oleh penasihat hukum atau advokat,” jelas Slamet.
Sementara itu, Bupati Blora Arief Rohman memastikan, pemerintah daerah tetap memantau perkembangan kasus tersebut.
Berdasarkan informasi yang diterima dari pemerintah desa, pihak keluarga Mariyono telah menunjuk advokat untuk mendampingi proses hukum.
Baca Juga: Warga Nglebak Terdampak Proyek Bendungan Karangnongko Belum Terima Ganti Rugi
‘’Saat ini masih proses di Polda. Tetap kita kawal bersama-sama. Semua warga memiliki hak yang sama di hadapan hukum,” pungkas Bupati Arief. (hul/ind)
Editor : Bhagas Dani Purwoko