RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Bupati Blora Arief Rohman melantik empat pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Pemkab Blora, kemarin (24/6).
Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), sekaligus mempercepat pencapaian program pembangunan daerah.
Empat pejabat yang dilantik masing-masing Nidzamudin Al Hudda sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Puji Ariyanto sebagai Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan (Dinrumkimhub), Widodo sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta Agus Listiyono sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Blora.
Dalam arahannya, Arief menyatakan, jabatan pimpinan tinggi pratama bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, para pejabat yang dilantik merupakan hasil seleksi terbuka, yang telah berlangsung sejak April lalu dengan mengedepankan prinsip sistem merit.
‘’Seluruh tahapan seleksi telah dilaksanakan dengan mempertimbangkan kompetensi, kualifikasi, integritas, rekam jejak, serta kebutuhan organisasi,” ujarnya.
Baca Juga: Bupati Blora Sempatkan Diri Jalankan Tugas di Sela Prosesi Wisuda Anak
Perhatian khusus diberikan kepada sektor infrastruktur. Kepada Kepala DPUPR yang baru, Arief meminta agar pembangunan jalan, jembatan, hingga pengelolaan sumber daya air terus dipercepat. Menurut dia, infrastruktur masih menjadi kebutuhan utama masyarakat sekaligus penopang pertumbuhan ekonomi daerah.
‘’Infrastruktur merupakan program prioritas. Tolong terus berkomunikasi dengan pemerintah provinsi dan pusat, karena harapan masyarakat sangat besar,” katanya.
Selain itu, Kepala Dinrumkimhub Blora diminta meningkatkan kualitas kawasan permukiman dan pelayanan transportasi. Sementara BPBD diminta memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana melalui koordinasi lintas sektor yang lebih optimal.
Adapun Sekretaris DPRD yang baru diharapkan mampu memperkuat dukungan administratif, serta memfasilitasi terhadap tugas-tugas legislatif. Termasuk menjaga hubungan harmonis antara DPRD dan pemerintah daerah.
Arief juga mengingatkan seluruh pejabat untuk tidak terjebak dalam rutinitas birokrasi. Dia meminta setiap OPD menghadirkan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat.
‘’Jangan terjebak pada pola kerja rutinitas semata, tetapi hadirkan terobosan dan inovasi yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (hul/ind)
Editor : Bhagas Dani Purwoko