RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Nasib ratusan lulusan program PPG Prajab yang digaungkan Kemendikbudristek era merdeka belajar, di Kabupaten Blora menggantung. Ratusan lulusan program tersebut pun kecewa dan merasa menjadi korban regulasi. Wakil Ketua DPRD Blora, Siswanto buka suara terkait hal tersebut.
Siswanto menyebut Dinas Pendidikan dan BKPSDM Blora harus berperan aktif dalam pendataan kebutuhan pegawai tenaga pendidikan. ‘’Pendidik lulusan PPG Prajab, itu kan sudah menjalani pendidikan dengan anggaran negara. Karena PPG Prajab menjadi program unggulan pemerintah pusat melalui Kemendikbudristek kala itu,’’ ujar Siswanto.
Menurutnya, adanya anggaran negara yang digelontorkan untuk pendidikan itu, ia berharap tidak ada pembiaran, serta sudah sewajarnya Pemerintah Kabupaten hadir untuk melanjutkan hasil dari program tersebut.
‘’Jangan sampai anggaran yang sudah dikeluarkan sia-sia, negara sudah mencetak SDM pendidik yang bagus," ujar pria yang akrab disapa Mas Sis tersebut.
Lebih lanjut, Siswanto juga mengingatkan bahwa pembangunan Kabupaten Blora Tahun 2025-2030, juga memuat peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Untuk kedepannya, Siswanto meminta Dinas Pendidikan bersama BKPSDM Blora untuk membuat data kebutuhan hingga ketersediaan pendidik yang bersertifikat.
‘’Dalam misi pembangunan Pemkab Blora itu ada 6 poin, salah satunya itu meningkatkan SDM masyarakat. Kehadiran lulusan PPG Prajab dari putra-putri daerah bisa membuahkan hasil untuk tujuan tersebut," terang Siswanto.
Ketua perkumpulan guru PPG Prajab Blora, Rahmat Erika Arta Nugraha mengungkapkan, terdapat 310 tenaga pendidik lulusan PPG Prajab asli Kabupaten Blora, yang belum mendapatkan tempat mengajar.
‘’Saya dan teman-teman yang lainnya hingga saat ini belum ada yang mengajar di sekolah. Baik negeri maupun swasta,’’ ujarnya.
Rahmat menilai, pemerintah daerah alpha dalam merespon program pemerintah pusat. Sehingga mengakibatkan ratusan lulusan PPG Prajab di Kabupaten Blora tidak terserap sama sekali. ‘’Kalau benar Pemerintah Blora hadir, sudah seharusnya ada tindakan jelas. Hingga saat ini belum ada tindakan, bahkan kita pernah audiensi tanpa mendapatkan jawaban,’’ ujarnya.
Lebih lanjut, menurut Rahmat, audiensi itu menjadi jawaban jelas bahwa misi pembangunan Blora 2025-2030 untuk meningkatkan SDM Blora bukan melalui pendidikan. ‘’Kita sudah audiensi dan bertemu pimpinan DPRD Blora, hasil audiensi tidak menemukan jawaban, baik dari Disdik maupun BKPSDM,’’ ujarnya.
Ia bersama ratusan rekan-rekan senasib berharap, ada langkah konkret dari Pemkab Blora untuk memperjuangkan nasibnya, yang mana sebelumnya telah mengorbankan waktu untuk mengikuti program pemerintah pusat. ‘’Program PPG Prajab itu ada perjanjian untuk siap bekerja menjadi guru setelah lulus. Atas janji itu, semua teman-teman tidak bisa mengambil langkah lebih jauh,’’ tegas Rahmat. (hul/ind)
Editor : Yuan Edo Ramadhana