BLORA, Radar Bojonegoro - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora telah usai menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun 2025 di Gedung PEM Akamigas, Kamis (28/3). Dalam pelaksanaannya, Musrenbang tersebut memaparkan dua rencana pembangunan.
Yaitu, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. Bupati Blora Arief Rohman mengatakan, pada musrenbang kali ini masih didominasi pembangunan sektor infrastruktur dan pertanian.
Karena itu, RKPD Blora membahas terkait arah kebijakan pemerintah setempat dan memaparkan capaian kerja OPD selama dua tahun ke belakang. ’’Tema pembangunan 2025 yaitu, Penguatan ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Pelayanan Publik yang Berkualitas,” ujarnya.
’’Untuk arah kebijakannya ialah Penguatan Ekonomi, Pemantapan Kualitas SDM, Penguatan Stabilitas Wilayah, Pemerataan Infrastruktur Perkotaan, dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan yang Responsif,” imbuhnya.
Ia juga mengatakan, pihaknya berterima kasih banyak kepada masyarakat yang sudah mengusulkan ide-ide untuk pembangunan Blora ke depan. ’’Harapannya seluruh masukan ini mampu mengantarkan Blora ke depan menjadi kabupaten maju, unggul, dan berdaya saing,” tegasnya.
Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah Harso Susilo mengatakan, terkait infrastruktur, pihaknya akan membantu menyempurnakan usulan pembangunan di Blora. Dengan cara melakukan perbaikan ruas jalan provinsi yang dilintasi masyarakat Blora. ’’Tahun 2024 ini, jalan provinsi di Blora akan dianggarkan. Lalu, kami juga mengawal proses jalan yang akan mendapat inpres,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Blora Siswanto mengatakan, skala prioritas Blora di 2025 adalah pembangunan ekonomi yang intensif, inklusif, dan berkelanjutan. Hal itu dilihat dari pertumbuhan ekonomi, IPM, tingkat pengangguran terbuka, dan angka kemiskinan.
Ia berharap, pemkab intensifkan untuk mendatangkan investor atau menawarkan investor agar industri Blora maju. ’’Ini supaya lapangan kerja meluas, perekonomian meningkat, IPM meningkat. Kami mendukung dan nanti program-program tersebut dibedah agar dibuat kegiatan yang sinergis dengan kegiatan pusat dan provinsi,” bebernya.
Lalu, lanjut dia, OPD harus bisa menerjemahkan program kerjanya agar masyarakat paham apa yang dikerjakan pemerintah. (hul/bgs)
Editor : Yuan Edo Ramadhana