BLORA, Radar Bojonegoro - Anggaran dana desa (DD) tahun ini melonjak Rp 3,6 miliar dari pagu tahun lalu. Sementara, tercatat baru terdapat empat desa dengan kategori mandiri. DPRD Blora mendorong agar naiknya anggaran harus dibarengi dengan perkembangan desa lebih baik lagi.
Kepala Bidang (Kabid) Penataan, Pengembangan, dan Pengelolaan Keuangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Blora Suwiji memaparkan, pagu DD tahun lalu sebesar Rp 258 miliar. Tahun ini, bertambah Rp 3,6 miliar, menjadi Rp 261,6 miliar.
’’Naiknya mencapai Rp 3.6 miliar dari pagu tahun lalu. Dibagi semua desa di Blora,” terang Suwiji. Kenaikan DD tahun ini, kata dia, karena terdapat kebijakan dari pemerintah pusat dengan pembagian tiap desa yang disesuaikan Kemenkeu.
Dalam pengalokasiannya, desa dituntut memprioritaskan program penanganan kemiskinan dalam bentuk bantuan sosial (bansos) berupa bantuan langsung tunai (BLT) DD, program pencegahan dan pengananan stunting, dan program ketahanan pangan.
’’Pemerintah desa diharapkan menganggarkan apa yang menjadi program prioritas nasional,” jelasnya. Namun, besaran DD yang mengalami kenaikan belum bisa menambah desa mandiri di daerah. Suwiji memaparkan hanya tercatat empat desa yakni Desa Sidorejo, Desa Sogo, Desa Japah dan Desa Mendenrejo. ’’Untuk desa tertinggal dan sangat tertinggal saat ini tidak ada,” imbuhnya.
Ketua Komisi A DPRD Blora Supardi mengatakan, kenaikan DD harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan, pembangunan, dan tanggung jawab. Sehingga, dapat mengangkat status desa menjadi lebih baik. Dari yang berkembang menjadi maju. Desa kategori maju menjadi mandiri.
’’Pemdes harus lebih inovatif membangun desa di saat DD bertambah tahun ini,” ungkapnya. Politikus Partai Golkar tersebut juga mengharapkan pengelolaan dilakukan dengan benar. Tidak kalah penting ialah transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan diperketat. Sehingga, celah korupsi DD bisa dihindari. (luk/bgs)
Editor : Hakam Alghivari