BLORA, Radar Bojonegoro - Lahan hutan yang dikelola KPH Perhutani Blora berkurang cukup banyak. Mencapai 665 hektare. Hal itu seiring penerapan kawasan hutan dengan pengelolaan khusus (KHDPK) dan perhutanan social (PS). Kementerian lingkungan hidup dan Kehutanan (KLHK) tengah melakukan verifikasi lokasi.
Administratur Perhutani KPH Blora Agus Widodo memastikan wilayah hutan yang dahulu dikelola pihaknya berkurang sebanyak 665 hektare. Itu karena ada kebijakan KHDPK dan PS. ‘’Kabupaten Blora hanya ribuan. Namun, ingat KPH Blora 665 hektare percontohan (KHDPK dan PS),’’ ungkapnya kemarin (19/2).
Agus mengungkapkan, hutan di Blora dikelola oleh 6 KPH. Semuanya terdampak kebijakan tersebut. Namun, sebagai bagian dari negara, pihaknya mendukung penuh pengelolaan tersebut. Meski demikian, hal itu tidak berpengaruh terhadap jumlah pegawainya.
‘’Masih seperti biasa. Prinsipnya kami suport kebijakan dari KLHK,’’ujarnya.
Bupati Blora Arief Rohman meminta program-program reforma agraria bisa tepat sasaran. Selain itu, pihaknya bersama dengan Forkopimda mengaku siap mendampingi pelaksanaan program itu agar bisa terlaksana optimal.
“Kami harap tepat sasaran, bahwa masyarakat yang selama ini memang menjadi penggarap yang nanti masuk KHDPK, memang memiliki hak untuk mendapatkannya” ujarnya.
Wilayah hutan di Blora hampir 49 persen. Banyak desa di Blora yang menempati wilayah hutan. Dari total 271 desa di Blora, sebanyak 138 desa berada di kawasan hutan. (luk/zim) Editor : M. Yusuf Purwanto