Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Blora Yayuk Windrati mengatakan, maraton membahas teknis penyelenggaraan RPL Desa dengan pihak Universitas Negeri Semarang (Unnes). Targetnya Agustus 2023 segera dimulai.
Menurut Yayuk, skema pembiayaan dengan subsidi dari APBD, namun jumlah subsidi masih dihitung. Hal itu menyesuaikan kemampuan anggaran dimiliki daerah.
"Kami mengacanya pada Bojonegoro sudah melaksanakan dan bisa. Namun tidak bisa disamakan dengan di Bojonegoro karena APBD besar. RPL ini kan program desa, agar SDM lebih baik lagi," terangnya.
Skema subsidi, menurut Yayuk, banyak peminatnya. Sebab, perangkat desa saat ini masih banyak belum bergelar sarjana. "Peluang kuliah di universitas negeri tanpa ikut seleksi seperti SNMPTN dan lainnya," ujarnya.
“Yang pasti, kami berharap fakultas prodi dan jurusan dipilih adalah jurusan memang mendukung terhadap pemerintahan desa,” tuturnya.
Menurut Yayuk, RPL desa lebih menguntungkan dibanding perkukiahan reguler. Sebab, prosesnya hanya dua tahun bisa mendapatkan gelar strata satu atau sarjana. Dalam RPL, kegiatan di desa juga dihitung sebagai poin pembelajaran atau SKS. (luk/rij) Editor : M. Yusuf Purwanto