Dengan alasan itu, pemkab masih berusaha untuk tahun depan mendapat DBH lebih dari Rp 160 miliar.
"Migas Blok Cepu ada yang namanya WKP, Blora termasuk wilayah terbanyak dibanding daerah perbatasan lain, sehingga pada saat UU HKPD disahkan kami mintanya mendapatkan lebih tidak dibagi rata," ujar pala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Daerah (BPPKAD) Slamet Pamuji.
Mumuk mengungkapkan, formula perhitunagn usulan pembagian DBH tersebut berdasarkan status WKP, sebab Blora termasuk di dalamnya. Sehingga saat formulasi penghitungan DBH, mengusulkan sekitar Rp 400 miliar.
"Tapi itu sifatnya hanya usulan kepada Kementerian ESDM, kepada dirjen migas selaku kementerian teknis, juga melalui Kementerian Keuangan. Namanya juga usulan bisa iya bisa tidak," jelasnya.
Mumuk mengungkapkan, formula perhitungan daerah yang diusulkan mendapat tanggapan dari Kementerian Keuangan. Pihak kementerian menerima formula perhitungan. Namun, jika menerapkan kebijakan tersebut kementerian harus di terapkan seluruh Indonesia.
"Kami dapat penjelasan dari Kemenkeu, sebenarnya dari perhitungan yang disulkan Blora bisa menerima (Kementerian), tapi ini kasusnya tidak hanya di Blora, (jika diterapkan,) kebijakan harus di seluruh indonesia," imbuhnya.
Walaupun tahun depan mendapat Rp 160 miliar, akan tetap memperjuangkan DBH lebih dari yang diterima saat ini. Karena, waktu mepet juga memengaruhi realisasi, sehingga masih ada peluang untuk mendapatkan lebih banyak.
"Waktu yang mepet, begitu UU KHPD disahkan tahun ini, tahun 2023 harus sudah selesai. Tahun depan akan berjuang terus, tapi itu keadilan menurut Blora, bisa jadi tidak adil menurut daerah lain," katanya.
Bupati Blora Arief Rohman menegaskan, akan terus mengupayakan agar kedepan DBH Migas bagi Kabupaten Blora terus meningkat. Sejumlah formula perhitungan DBH Migas pun kita susun dan kita serahkan Kementerian terkait. Meskipun meleset hanya dapat Rp 160 miliar, tetap kita syukuri.
"Dulu prediksi kami Blora bisa dapat sekitar Rp 400 miliar. Semoga kedepan dapat kita upayakan lagi agar lebih meningkat untuk mendukung pembangunan daerah," ujarnya. (luk/msu) Editor : M. Yusuf Purwanto