BLORA, Radar Bojonegoro – Sejumlah peserta seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) kecewa dengan sistem rekrutmennya.
Karena sesuai hasil seleksi tahap pertama dinyatakan lolos, nilainya sesuai passing grade (ambang batas). Mendadak, saat pengumuman hasil sanggah pada 31 Oktober lalu nilainya berubah nol, dan tidak lolos.
Kemarin (1/11) guru yang dinyatakan tidak lolos mendatangi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Blora melaporkan nasibnya. Berharap mendapatkan pencerahan statusnya berubah.
Ketua Paguyuban Guru Tidak Tetap (GTT)/Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Guru Non K-2 (Progata) Aris Eko Siswanto mengatakan, kemarin (1/11) ada tiga guru yang didampingi ke BKD Blora untuk melaporkan nasib peserta PPPK.
Namun, para guru belum mendapatkan jawaban yang memuaskan. ‘’Dari BKD belum bisa mengarahkan, hanya akan mencoba konfirmasi ke panselnas (panitia seleksi nasional) tentang status kok tidak lulus kenapa,’’ ujarnya.
Menurut dia, BKD secepatnya konfirmasi ke panselnas BKN. Karena BKD tidak mengetahui penyebab semula dinyatakan lolos, mendadak berubah tidak lolos. ‘’Selain itu saran dari BKD agar peserta yang awalnya lolos jadi tidak lolos, agar mendaftarkan diri ikut seleksi tahap kedua,’’ jelasnya.
Dia menambahkan, hasil seleksi berubah menjadi tidak lolos ada beberapa sebab. Seperti guru dari Kecamatan Todanan karena terdaftar di dua dapodik. Yakni di dapodik sekolah swasta dan negeri. Kemudian guru dari Kecamatan Randublatung berubah tidak lolos karena saat masa sanggah ternyata salah satu temannya ikut mendaftar mendapatkan afirmasi sebagai guru K-2.
Padahal, sepengetahuannya itu bukan guru K-2. ‘’Di data BKN ternyata terdata K2 saat 2003, tapi di sekolah asal terdata GTT biasa non-K2,’’ ujarnya.
Sementara itu, Kepala BKD Blora Heru Eko Wiyono mengatakan, dalam laporan yang diterima terkait perubahan status itu, setelah dirinya telusuri data untuk proses mendaftar 2020, dan pernah juga tidak mengajar sebentar. ‘’Sehingga dia ikut kelompok tes kedua yang swasta,’’ ujarnya.
Kemudian satu lagi dicek, ternyata guru tersebut memiliki data dapodik di dua sekolah. Sehingga memengaruhi nilai guru tersebut. ‘’Sehingga kami arahkan untuk ke pengadun Kemendikbud,’’ imbuhnya.
Laporan di BKD dengan masalah yang sama cukup banyak. Sekitar delapan guru mengalami kasus sama.