RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – DPRD Kabupaten Bojonegoro menggelar Rapat Paripurna dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI, di Ruang Paripurna Gedung DPRD Bojonegoro, Jalan Veteran, Jumat (14/8).
Rapat paripurna dihadiri Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, Wakil Bupati Nurul Azizah, pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Bojonegoro.
Pidato Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk mencermati arah pembangunan nasional. Sejumlah isu strategis disampaikan, mulai ketahanan pangan, swasembada energi, penguatan ekonomi kerakyatan, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu capaian yang disorot adalah target swasembada pangan yang diklaim telah tercapai dalam satu tahun untuk delapan komoditas. Yakni beras, jagung, telur, daging ayam, gula, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Pemerintah juga mendorong swasembada energi melalui implementasi biodiesel B50 sejak Juli 2026.
Di sektor ekonomi kerakyatan, pemerintah memperkuat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dari target 10 ribu koperasi, sekitar 3.300 disebut telah beroperasi secara optimal.
Berbagai kebijakan nasional tersebut dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan pembangunan di Bojonegoro. Terutama dalam penguatan sektor pertanian, ekonomi desa, ketahanan pangan, energi, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Bagi Pemkab dan DPRD Bojonegoro, arah kebijakan nasional tersebut menjadi bahan untuk memperkuat sinergi dan memastikan program pembangunan daerah tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Pembangunan daerah tidak cukup hanya mengikuti arah kebijakan pusat. Namun, harus mampu diterjemahkan menjadi program konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat Bojonegoro.
Baca Juga: DPRD Bojonegoro Khidmat Mendengarkan Pidato Kenegaraan HUT ke-79 RI
Pidato Kenegaraan tahun ini juga menjadi bagian dari rangkaian agenda kenegaraan menjelang HUT ke-81 RI. Selain menyampaikan evaluasi capaian pemerintahan, Presiden Prabowo turut memaparkan sejumlah agenda strategis yang akan menjadi perhatian pemerintah ke depan.
Sementara itu, agenda kenegaraan dilanjutkan dengan penyampaian keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang APBN 2027 beserta Nota Keuangan. Kebijakan tersebut menjadi pijakan dalam menentukan arah pembangunan dan pengelolaan fiskal nasional pada tahun mendatang.
Rapat paripurna di Bojonegoro pun menjadi momentum untuk memastikan kebijakan nasional dapat diterjemahkan secara tepat di tingkat daerah. Terutama menyangkut sektor pangan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi masyarakat, dan penciptaan lapangan kerja. (*)
Editor : Farhan Reza Ardiansyah