BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Kabupaten Bojonegoro berpeluang menapaki jalan baru dalam menciptakan kesejahteraan yang lebih adil dan merata bagi masyarakatnya. Pasalnya, salah satu pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro ini berencana menerapkan kebijakan Universal Basic Income (UBI), jika nanti terpilih.
Melalui platform kampanye “Bojonegoro Klunting”, pasangan cabup dan cawabup Teguh Haryono dan Farida Hidayati berupaya mewujudkan mimpi penerapan Hak Pendapatan Dasar untuk warga Bojonegoro.
Bojonegoro Klunting adalah program Hak Pendapatan Dasar untuk warga Bojonegoro. Program Pendapatan Dasar ini bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) di sektor minyak dan gas. Setiap warga Bojonegoro akan menerima sejumlah uang setiap bulan sepanjang tahun selama minyak dan gas bumi ditambang di Bojonegoro.
Transfer tunai yang akan diterima masyarakat ini nantinya akan membantu dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan layanan kesehatan. Sehingga, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Penerapan jaminan pendapatan dasar di Bojonegoro juga memiliki potensi besar bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan peningkatan daya beli masyarakat, UMKM dapat meraih peluang baru dalam memperluas skala usaha atau membuka usaha baru.
Masyarakat yang menerima jaminan pendapatan diharapkan mampu memanfaatkannya untuk menciptakan lapangan pekerjaan, sekaligus mengurangi tingkat pengangguran. Dalam konteks sosial, Bojonegoro Klunting menawarkan pemberdayaan bagi kelompok yang selama ini termarjinalkan, terutama perempuan dan kelompok rentan lainnya.
Transfer tunai ini tidak hanya memberikan kebebasan finansial, tetapi juga mengurangi ketergantungan ekonomi pada kelompok yang selama ini bekerja tanpa upah. Pendapatan tambahan ini diharapkan mampu mendorong kesetaraan dan mengubah persepsi masyarakat tentang peran gender serta inklusi sosial.
Transfer langsung ke rekening warga juga mengurangi potensi korupsi yang sering kali terjadi dalam program-program bantuan sosial. Melalui skema distribusi dana yang lebih transparan, Bojonegoro Klunting berupaya meminimalkan penyalahgunaan anggaran dan memastikan, bahwa dana bantuan diterima secara langsung oleh mereka yang berhak.
Jika program ini berhasil, Bojonegoro bisa menjadi pelopor UBI di Indonesia dan bahkan menjadi daerah kedua di dunia yang menerapkan UBI setelah Alaska, Amerika Serikat. Jika Bojonegoro berhasil dalam melaksanakan UBI, maka Bojonegoro akan berpotensi mendorong daerah-daerah lain di Indonesia untuk mengadopsi kebijakan serupa.
Di mana akan berimplikasi pada perubahan kebijakan sosial-ekonomi yang lebih inklusif di tingkat Nasional. Bojonegoro telah membuka langkah berani dengan mempersiapkan model kebijakan baru yang mendukung kesejahteraan sosial masyarakatnya.
Jika tantangan dapat dikelola dengan baik dan pemerintah daerah mampu memastikan stabilitas anggaran jangka panjang, maka Bojonegoro memiliki kesempatan besar menjadi contoh dalam penerapan UBI di tingkat lokal yang berdampak luas.
Melalui langkah ini, Bojonegoro tidak hanya berpotensi mengangkat kesejahteraan masyarakatnya, tetapi juga menciptakan fondasi sosial-ekonomi yang lebih adil dan inklusif bagi masa depan. (*)
Editor : Hakam Alghivari