BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui dinas pekerjaan umum sumber daya air (PU SDA) setempat berkomitmen dukung megaproyek Bendungan Karangnongko.
Di antaranya proses ganti untung lahan terdampak baik bagi masyarakat sipil, kelompok tani hutan (KTH), maupun tanah kas desa (TKD). Upaya percepatan terus dilakukan.
Seperti target penilaian kantor jasa penilai publik (KJPP) akhir November. ‘’Tiga proses berjalan per 13 November,’’ kata Kepala Dinas (Kadin) PU SDA Bojonegoro Heri Widodo Rabu (13/11).
Heri menjelaskan, tiga proses meliputi pengurusan izin pemanfaatan kayu kegiatan nonkehutanan (PKKNK), pengadaan tanah masyarakat, dan proses pemberian dana kerohiman. Untuk izin PKKNK, dia melanjutkan, pada tahap satu selesai sekitar 22 hektare (ha) dan tahap dua proses penyelesaian inventarisasi tegakan sebelum penebangan (ITSP) oleh Ganis Perhutani sekitar 344 ha. ‘’Target Desember sudah rampung,’’ terangnya.
Kemudian, pengadaan tanah masyarakat rinciannya 132 bidang di Desa Kalangan, Kecamatan Margomulyo sudah realisasi pencairan pada 25 Oktober. Nominalnya sekitar Rp 49 miliar. Dan ditarget ada pencairan tahap dua untuk 189 bidang setelah penilaian KJPP. ‘’36 bidang di Desa Ngelo (turut Kecamatan Margomulyo) dan 112 bidang di Desa Kalangan selesai tahap pengumuman. Diupayakan dilaksanakan penilaian KJPP akhir November,’’ lanjut dia.
Pria pernah menjabat Kadin Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Bojonegoro itu mengatakan, pihaknya berharap sebelum akhir tahun bisa dilakukan pencairan tahap tiga.
Dia menambahkan, proses berjalan lainnya yakni proses pemberian dana kerohiman. Progresnya masih validasi data nominatif dari pihak terkait sebelum disediakan KJPP untuk penilaian dan pemberian dana. Dia menuturkan, anggaran pembebasan lahan termasuk pemberian dana kerohiman mencapai Rp 320 miliar tahun ini. ‘’Anggaran sudah kami sediakan,’’ pungkasnya. (*/yna)
Editor : Yuan Edo Ramadhana