Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KPP Pratama Bojonegoro Gelar Bimbingan Teknis Validasi NIK dan NPWP

M
Penulis: M. Yusuf Purwanto❯
BERI PENJELASAN: Qomaruddin (kanan) didampingi Agung Istiyadi dalam penyampaian materi. (IST/RDR.BJN)
BERI PENJELASAN: Qomaruddin (kanan) didampingi Agung Istiyadi dalam penyampaian materi. (IST/RDR.BJN)
BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Sebanyak 64 peserta dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) hadir di Aula Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bojonegoro, kemarin (12/1). Mengikuti bimbingan teknis validasi mandiri Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui akun djponline. Bimtek ini penting untuk memberi kesetaraan dan menuju administrasi perpajakan efektif dan efisien.

Plh Kepala KPP Pratama Bojonegoro Qomaruddin mengatakan, sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 112 Tahun 2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah diterbitkan untuk memperbaharui aturan perpajakan. Memakai NIK bagi WNI. Bagi WNA, badan, dan instansi pemerintah cukup menambahkan 0 (nol) di depan NPWP aktif mereka saat ini. ‘’Sehingga nantinya semua NPWP akan mempunyai 16 digit,’’ ujarnya.

Menurut Qomaruddin ada tiga tujuan kebijakan ini. Pertama, memberi keadilan dan kepastian hukum menggunakan NPWP sehubungan ketentuan penggunaan NIK sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi. Kedua, memberikan kesetaraan administrasi perpajakan efektif dan efisien memakai NIK sebagai NPWP. Ketiga, mendukung kebijakan satu data Indonesia dengan mengatur pencantuman nomor identitas tunggal tersandardisasi dan terintegrasi pelayanan administrasi perpajakan.

Qomar sapaannya mengatakan, wajib pajak orang pribadi dapat memvalidasi secara mandiri di laman djponline.pajak.go.id. Kemudian masukkan NPWP, password, dan kode keamanan. Setelah menekan tombol login, pilih tab profil, pilih ‘’data profil’’, dan isikan NIK sesuai e-KTP. Lalu, tekan validasi. ‘’Wajib pajak bisa mempelajarinya, jika masih kesulitan bisa bertanya ke petugas,’’ pesannya.

Dia menambahkan NPWP format lama masih dapat digunakan hingga 31 Desember 2023. Dan NPWP format baru dimulai 1 Januari 2024. ‘’Waktu masih cukup panjang ini hendaknya dimanfaatkan wajib pajak sebaik mungkin,’’ terangnya.

Selain bimbingan teknis, KPP Pratama Bojonegoro juga memberi apresiasi ke 29 instansi daerah dengan pelaporan SPT Tahunan pegawainya mencapai 100 persen. (*)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

DPRD Bojonegoro Dorong Kebijakan Pembalut Bebas Pajak

DPRD Bojonegoro Dorong Kebijakan Pembalut Bebas Pajak

Pengenaan pajak pembalut mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro ikut menyoroti.

PTKP Rp54 Juta per Tahun Bakal Dievaluasi, Apa Dampaknya bagi Pekerja dan Wajib Pajak?

PTKP Rp54 Juta per Tahun Bakal Dievaluasi, Apa Dampaknya bagi Pekerja dan Wajib Pajak?

Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar Rp54 juta per tahun kembali menjadi perhatian setelah pemerintah membuka wacana penyesuaian nilai tersebut. Kebijakan ini berpotensi memengaruhi penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) orang pr

Efisiensi, Pajak Restoran Blora Loyo

Efisiensi, Pajak Restoran Blora Loyo

Efisiensi anggaran ikut memengaruhi target penerimaan pajak restoran di Kabupaten Blora. Tahun ini, target pajak dari sektor tersebut dipatok Rp 5 miliar, dengan salah satu pertimbangannya adalah berkurangnya belanja makanan dan minuman (ma

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer